Jadup Korban Bencana Tak Kunjung Cair, Bupati Tapteng Temui Massa dan Jelaskan Penyebabnya: Keterlambatan Bukan Karena Kesengajaan

TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Juni 2026.

Warga menyampaikan aspirasi terkait tuntutan kepastian pencairan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana alam yang hingga kini belum diterima secara penuh.

Aksi sempat memanas karena massa meminta bupati hadir langsung untuk memberikan penjelasan, bukan hanya perwakilan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Tak lama kemudian, Masinton datang ke lokasi dan berdialog dengan warga.

Dalam pertemuan itu, Masinton menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran bantuan jadup.

Ia menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena kesengajaan, melainkan kendala teknis dalam proses administrasi dan sinkronisasi data.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, dan perlu diketahui bahwa keterlambatan ini bukan karena kesengajaan. Sejak awal bencana, pendataan telah dilakukan secara transparan dengan memprioritaskan korban yang paling terdampak," kata Masinton di hadapan warga.

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan, seperti NIK, KK, dan alamat yang tidak sinkron dengan sistem pusat.

Kondisi itu menyebabkan sebagian data yang diajukan pemerintah daerah ditolak oleh pemerintah pusat.

Menurut Masinton, dari sejumlah besar data yang diusulkan, terdapat ratusan yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi ketentuan administrasi.

"Karena NIK, KK hingga lokasi tidak sesuai, maka otomatis tertolak oleh pusat," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak merinci jumlah keseluruhan calon penerima jadup yang terdampak kendala tersebut.

Masinton juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Pemerintah daerah, kata dia, hanya berperan dalam pendataan dan pengusulan penerima manfaat.

Sementara itu, di hadapan massa aksi, pemerintah daerah menyatakan terus melakukan penyisiran data agar tidak ada warga korban bencana yang terlewat dari bantuan.

"Kita terus melakukan penyisiran bagi masyarakat yang belum terdata. Kami ingin proses ini cepat terlaksana agar masyarakat segera terbantu," kata Masinton.

Aksi demonstrasi sendiri digelar oleh warga yang menuntut percepatan pencairan jadup tahap lanjutan, kejelasan bantuan rumah rusak, serta transparansi data penerima bantuan.

Massa juga sempat melontarkan kritik terhadap lambatnya penanganan pemerintah daerah.

Namun setelah dialog terbuka berlangsung, suasana berangsur kondusif. Warga akhirnya menerima penjelasan pemerintah daerah meski tetap mendesak percepatan realisasi bantuan di lapangan.*

(tm/ad)

Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Mandat Palsu, Data Curian: Bedah Kebohongan BEM Bersatu

Medan Jadi Tuan Rumah IMT-GT ke-32, Sumut Usulkan Ekonomi Halal Masuk Blueprint Kawasan

Bobby Nasution Jajaki Kerja Sama dengan Finlandia Ubah Sampah Jadi Energi Listrik di Sumut

207 Jemaah Haji Kloter 14 Asal Medan Tiba, Rico Waas Sambut Kepulangan di Asrama Haji: Semoga Mabrur dan Mabruroh

Tito Ultimatum Pemda Segera Salurkan Hibah Bencana, Proposal Tak Lengkap Bisa Dibatalkan