Iran Tutup Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Kembali Memuncak
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA –Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak akan menempatkan kadernya dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, hal tersebut tidak berarti PDIP akan berperan sebagai oposisi. Pernyataan ini disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, pada Minggu (20/10).
“Betul bahwa PDI Perjuangan tidak akan menaruh kadernya di kabinet. Tetapi bagi PDI Perjuangan itu tidak berarti oposisi,” ujar Muzani. Ia menjelaskan bahwa PDIP memiliki pandangan berbeda mengenai sistem pemerintahan presidensial, khususnya terkait dengan pengertian oposisi dan koalisi.
Muzani menambahkan bahwa dalam konteks pemerintahan, PDIP memiliki prinsip yang lebih fleksibel dan pragmatis. “Bagi PDIP, mendukung pemerintahan tidak harus berarti menempatkan anggota partai mereka di posisi kekuasaan. Oposisi tidak selalu harus diambil dengan cara menolak pemerintah,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Muzani juga mengingatkan bahwa meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam pelantikan, beliau telah memerintahkan 110 anggota MPR dari PDIP untuk menyukseskan acara tersebut. “Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kader di kabinet, dukungan kepada pemerintah tetap ada,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun tanpa partisipasi di dalam kabinet. “Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” ujar Puan saat ditemui di lokasi yang sama.
Hal ini menandakan bahwa meskipun tidak memiliki representasi langsung di dalam pemerintahan, PDIP tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses legislasi dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan pendekatan ini, PDIP berharap dapat menjaga stabilitas politik dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah dicanangkan.
Muzani dan Puan menekankan pentingnya kolaborasi antara partai-partai politik demi kemajuan bangsa, dan mengajak semua elemen untuk bersinergi demi kepentingan masyarakat. “Mari kita bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” tutup Muzani.
Sebagai informasi, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai awal baru dalam kepemimpinan Indonesia, dan harapan dari berbagai pihak agar pemerintahan ini dapat membawa perubahan positif bagi rakyat terus mengemuka.
(N/014)
TEHERAN Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk seluruh lalu lintas kap
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penerapan anggaran m
OLAHRAGA
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik dan mainan yang berada di Jalan Ladang, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (20
PERISTIWA
BANDA ACEH Tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, M.I.Kom atau yang akrab disapa Om Sur, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat A
AGAMA
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat kapal ikan yang sedang bersandar di dermaga Jalan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Bela
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupa
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen seca
EKONOMI
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL