Pemprov Sumut Gandeng BNPT Perkuat Pencegahan Ekstremisme di Daerah

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme dan terorisme. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, saat menerima audiensi delegasi BNPT di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (30/6/2026).

Surya mengatakan, Pemprov Sumut siap mendukung penuh pelaksanaan program pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dini terhadap paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Baca Juga:

• Banggakan Sumut! Penampilan Felicia Tuai Standing Ovation dan Lolos ke Top 5, HBB Ajak Masyarakat Batak Dukung Menuju Juara The Icon Indonesia

"Tentu kami dari Pemerintah Provinsi tetap mendukung penuh. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami akan meneruskan seluruh program tersebut hingga ke seluruh kabupaten dan kota," ujar Surya.

Dalam pertemuan itu, Surya juga menilai penanganan isu radikalisme di Sumatera Utara harus mempertimbangkan kondisi sosial di daerah. Menurutnya, persoalan sengketa lahan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu konflik apabila tidak ditangani secara tepat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPT semakin memperkuat langkah pencegahan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan mengoordinasikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.

Menurut Elvan, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional.

Ia mengatakan, pelaksanaan RAN PE dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum guna memperkuat daya tahan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.

BNPT juga berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pengalokasian anggaran, agar program pencegahan dapat berjalan optimal di lapangan.

"Dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata Elvan.* (dh)

Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo: Permohonan Cacat Formil dan Yuridis

Pemprov Sumut Turun Tangan Selesaikan Konflik Plasma Sawit Madina, Libatkan Semua Pihak

Mau Cepat Diterima Kerja? Teddy dan Menaker Ungkap Pentingnya CV bagi Fresh Graduate

Roy Suryo Siapkan Bukti Video Penangkapan, Akan Dibuka di Sidang Praperadilan

Roy Suryo Bawa 11 Poin Gugatan ke Praperadilan, Apa Saja yang Dipersoalkan?

Kemnaker Buka Pendaftaran Magang Nasional 2026 Mulai 15 Juli! Targetkan 150 Ribu Fresh Graduate