Kemenkomdigi Siap Dampingi Pemda Percepat Transformasi Digital, Fokus Integrasi Data dan AI di Forum Komdigi APEKSI 2026

MEDAN – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital yang lebih efisien, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).

Forum tersebut dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan S.Pd.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, serta kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai pemerintah kota anggota APEKSI.

Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat", Aris memaparkan sejumlah strategi nasional untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan, mulai dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga penguatan komunikasi publik berbasis data.

Menurut Aris, selama ini banyak pemerintah daerah lebih fokus membangun aplikasi, namun kurang memperhatikan tata kelola dan manajemen sistem digital.

"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.

Ia menjelaskan, Kemenkomdigi kini mendorong prinsip "minim aplikasi, kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan data dan aplikasi.

Konsep tersebut bertujuan menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia teknologi atau vendor lock-in.

Aris mengatakan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah menjadi alasan penting untuk menerapkan sistem digital yang lebih efisien.

Karena itu, Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) dengan sistem pembayaran sesuai penggunaan (pay-as-you-use), sehingga pemerintah daerah tidak perlu membangun infrastruktur digital secara mandiri dengan biaya besar.

Selain itu, pemerintah juga membuka skema kolaboratif melalui Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN).

Pemerintah daerah yang telah memiliki pusat data sesuai standar dapat bergabung dan berbagi sumber daya dengan pemerintah lainnya.

Dalam paparannya, Aris menjelaskan Kemenkomdigi saat ini tengah membangun tiga komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi layanan digital nasional.

Komponen tersebut meliputi Single Sign-On (SSO) sebagai satu pintu akses layanan publik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk menghubungkan data antarinstansi, serta penguatan infrastruktur Pusat Data Nasional.

Menurut Aris, infrastruktur tersebut saat ini telah diuji coba untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten dan kota.

Program itu mengintegrasikan data secara real-time dari berbagai instansi seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memangkas proses birokrasi.

Targetnya, sistem tersebut akan diterapkan secara nasional pada akhir 2026 atau awal 2027.

Selain membahas transformasi layanan pemerintahan, Aris juga menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks.

Menurutnya, maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi menuntut pemerintah mengubah pola komunikasi konvensional menjadi manajemen reputasi yang berbasis data.

Kemenkomdigi kini mulai memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis tren percakapan di media sosial sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap isu maupun krisis komunikasi.

Usai menjadi pembicara, Aris menilai Forum Komdigi menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengembangkan pemerintahan digital.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah daerah, kementerian, akademisi, hingga sektor swasta menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak daerah.

Lebih lanjut, Aris mengatakan Kemenkomdigi kini memprioritaskan integrasi dan validitas data daerah.

Menurutnya, teknologi canggih seperti Artificial Intelligence tidak akan memberikan hasil maksimal apabila data yang digunakan belum akurat dan sistem antarinstansi belum saling terhubung.

Dengan tata kelola data yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.* (ad)

Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Dialog Kota Tangguh APEKSI Bahas Ketahanan Pangan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Hadapi Bencana

Dibuka Wamendagri Bima Arya, Rico Waas Dorong Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan Aksi Nyata untuk Perkuat Pembangunan Daerah

28 Personel Polres Tanjung Jabung Timur Naik Pangkat, Kapolres: Jadikan Motivasi Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme

Ladies Program Rakernas APEKSI 2026, Airin Rico Waas Dorong Peran Ibu Bangun Keluarga Hebat dan Berkelanjutan

Hadiri HUT APKASI di Deli Serdang, Bobby Nasution Dorong Sinkronisasi Kebijakan Fiskal antara Pemprov dan Kabupaten