Bakom Ungkap Alasan Komisaris BUMN Dipilih dari Beragam Latar Belakang

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumlah komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, keberagaman latar belakang para komisaris justru diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru dalam mendukung tata kelola perusahaan.

Qodari menjelaskan, penempatan komisaris dari berbagai bidang bukanlah hal yang baru. Menurutnya, praktik tersebut juga lazim diterapkan di perusahaan swasta sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada jajaran direksi.

"Ketika seseorang berasal dari latar belakang yang berbeda, ia bisa membawa sudut pandang baru untuk membantu perusahaan melihat berbagai alternatif solusi," ujar Qodari, Minggu (5/7/2026).

Baca Juga:

• DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji

Ia mencontohkan pengalamannya saat pernah menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Meski tidak berasal dari sektor inti perusahaan, ia mengaku tetap dapat berkontribusi melalui pengawasan dan penyampaian gagasan dari perspektif yang berbeda.

Menurut Qodari, tugas utama komisaris bukan menjalankan operasional perusahaan, melainkan mengawasi jalannya perusahaan sekaligus memberikan masukan strategis kepada direksi agar tata kelola berjalan lebih baik.

Ia menilai, seseorang yang dipercaya menjadi komisaris umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Qodari juga menegaskan bahwa terdapat dua modal utama yang harus dimiliki seorang komisaris, yakni akal sehat dan niat baik dalam menjalankan amanah.

"Kalau hemat saya, modal dasar seorang komisaris itu ada dua, yaitu akal sehat dan niat baik," katanya.

Belakangan ini, penunjukan sejumlah komisaris di perusahaan pelat merah menjadi perhatian publik karena beberapa nama dinilai berasal dari latar belakang yang tidak berkaitan langsung dengan bidang usaha perusahaan yang dipimpinnya.

Meski demikian, pemerintah menilai keberagaman pengalaman para komisaris dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan inovasi, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendukung pelaksanaan agenda strategis di lingkungan BUMN.* (d/dh)

DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji

KPK: Gaji Kepala Daerah Naik Belum Tentu Cegah Korupsi, Integritas Jadi Penentu

Bakom RI: Kasus Dugaan Korupsi MBG Buktikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

JP Latumahina Desak Prabowo Audit Total Kabinet, Birokrasi dan BUMN Demi Pemerintahan Lebih Efektif

Rupiah Menguat ke Rp17.851 per Dolar AS, Optimisme Ekonomi RI Kembali Dongkrak Kepercayaan Pasar

Profil Ginka Febriyanti Ginting, Relawan Prabowo-Gibran yang Kini Jadi Komisaris Pertamina Retail