MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk ke dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata.
Dukungan itu disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke penyelenggaraan PRSU ke-50 di Medan, Kamis, 9 Juli 2026.
Bobby Nasution mengatakan PRSU tahun ini menjadi penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19.Baca Juga:
Menurut dia, PRSU bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara.
"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.
Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga promosi budaya Sumatera Utara semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU.
Menurut dia, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing.
"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.
Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara.
Apabila masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.
Usai pertemuan, Bobby Nasution bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
