Tito Karnavian: Gaji Kepala Daerah Cuma Rp6 Juta, Tak Sebanding dengan Biaya Pilkada
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum s
PEMERINTAHAN
Berdasarkan ketentuan lingkungan hidup, pembangunan PKS dengan luas area tertentu dapat menggunakan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjabtim Muhammad Edwar membenarkan bahwa izin lingkungan PT AMA cukup menggunakan UKL-UPL.
Ia menjelaskan, berdasarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, industri minyak mentah inti kelapa sawit dengan luas lahan terbangun di atas 10 hektare wajib menggunakan AMDAL.
Sementara untuk luas antara 1 hingga 10 hektare cukup dengan UKL-UPL.
"PT AMA sendiri luasan lahan terbangun sesuai perencanaannya kurang dari 10 hektare," jelas Edwar.
Selain itu, izin pemanfaatan air permukaan juga disebut telah diterbitkan sebelum kegiatan operasional perusahaan berjalan.
Dalam proses pembangunan tersebut, PT AMA mengaku menghadapi persoalan terkait adanya kesepakatan yang dibuat sejumlah warga bersama beberapa ketua RT dan RW serta diketahui oleh lurah setempat.
Kesepakatan tersebut kemudian dianggap oleh sebagian pihak sebagai dasar untuk memberikan kewajiban tertentu kepada perusahaan.
Namun PT AMA menyatakan pihak perusahaan tidak pernah terlibat dalam pembuatan kesepakatan tersebut.
Pemerhati kebijakan publik dari Pamong Institute, Wahyudi Almaroky, menilai kesepakatan semacam itu tidak seharusnya dijadikan alat untuk membebani investor.
Menurutnya, kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar telah memiliki jalur resmi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kesepakatan yang demikian tidak ada dasar hukumnya, setiap investasi kan sudah ada ketentuan dan aturan mainnya. Kecuali nanti CSR-nya, itu kewajiban perusahaan sesuai Undang-undang perseroan," ujar Wahyudi.
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri secara langsung acara groundbreaking proyek
EKONOMI
JAKARTA Gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga yang menyita perhatian masyarakat dunia, tetapi juga memberikan damp
EKONOMI
BOGOR Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026. Acara
OLAHRAGA
MEDAN Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus melakukan pembenahan layanan kesehatan jiwa dengan menghadirkan berbagai inovasi ber
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri da
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meluncurkan program Komunitas Usaha Bersama (KUBE) Hanura sebagai up
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 786 personel untuk mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) setelah 325 stasiun
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN