Tito Karnavian: Gaji Kepala Daerah Cuma Rp6 Juta, Tak Sebanding dengan Biaya Pilkada
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum s
PEMERINTAHAN
Ia menilai, ruang dialog antara masyarakat dan perusahaan seharusnya dilakukan melalui mekanisme CSR, bukan melalui tuntutan yang tidak memiliki dasar aturan.
"Di CSR itulah ada ruang bagi masyarakat sekitar mendiskusikannya dengan perusahaan tentang apa-apa saja kebutuhan masyarakat yang bisa diakomodir CSR," tambahnya.
Wahyudi juga menyayangkan apabila aparatur pemerintahan ikut terlibat dalam kesepakatan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
"Seharusnya lurah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kesepakatan seperti itu bisa menimbulkan persoalan hukum, bukan justru ikut menandatanganinya," katanya.
PT AMA juga menyampaikan adanya kendala dalam proses administrasi pertanahan, terutama terkait perubahan dokumen kepemilikan sebagai syarat pengajuan Hak Guna Usaha (HGU).
Yuyun menyebut proses tersebut sempat berjalan lambat karena kurangnya respons dari pihak pemerintah kelurahan sebelumnya.
Bahkan saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran dan verifikasi lahan, proses tersebut sempat terkendala pendampingan.
Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula isu mengenai adanya kepentingan tertentu dalam pembangunan pabrik, termasuk dugaan permintaan hak sebagai pemasok tunggal tandan buah segar (TBS) atau pengelolaan serikat pekerja.
Namun pihak perusahaan memilih tidak memperpanjang isu tersebut dan menegaskan seluruh kerja sama akan tetap mengikuti standar operasional perusahaan.
"Biasalah, selalu ada yang begitu, tetapi perusahaan menyikapinya tetap mengacu pada SOP dan prinsip tata kelola perusahaan," ujar Yuyun.
Tokoh pemuda Mendahara Ulu, Anto Wijaya, berharap polemik pembangunan PKS PT AMA dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan administrasi yang berlaku.
Menurutnya, apabila ada dugaan persoalan perizinan, maka hal tersebut harus diuji oleh instansi berwenang.
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri secara langsung acara groundbreaking proyek
EKONOMI
JAKARTA Gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga yang menyita perhatian masyarakat dunia, tetapi juga memberikan damp
EKONOMI
BOGOR Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026. Acara
OLAHRAGA
MEDAN Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem terus melakukan pembenahan layanan kesehatan jiwa dengan menghadirkan berbagai inovasi ber
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri da
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailKONDISI Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 milia
OPINI
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meluncurkan program Komunitas Usaha Bersama (KUBE) Hanura sebagai up
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 786 personel untuk mengawal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) setelah 325 stasiun
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengembangkan Pelabuhan Roro di Kota Gunungsitoli menjadi pusat distr
PEMERINTAHAN