DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang.
Keputusan tersebut mulai berlaku pada Rabu sore, 15 Juli 2026.
Pencopotan itu merupakan tindak lanjut atas polemik yang muncul di grup WhatsApp Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Deli Serdang.Baca Juga:
Dalam percakapan tersebut, Ketua FKDM, Soelarno, menuliskan pesan bernada provokatif yang kemudian menjadi sorotan.
FKDM sendiri merupakan wadah yang dibentuk pemerintah daerah untuk menghimpun informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).
Forum ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi konflik maupun gangguan keamanan.
Peristiwa itu bermula ketika para anggota FKDM melaporkan kondisi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Deli Serdang yang mengalami antrean panjang akibat kelangkaan BBM.
Menanggapi laporan tersebut, Kurnia Boloni Sinaga memberikan arahan kepada seluruh anggota FKDM melalui grup WhatsApp.
"SELURUH JAJARAN ANTISIPASI SMUA KEMUNGKINAN YG TERJADI DAMPAK KELANGKAAN BBM DAN POTENSI GANGGUAN DI WIL MASING2.. TETAP SETIA...WASPADA... SATU KOMANDO.. ."
Tak lama setelah arahan itu dikirim, Soelarno membalas dengan kalimat yang kemudian memicu polemik.
"SATU KOMANDO TURUNKAN PRABOWO"
Pesan tersebut diduga merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Percakapan di dalam grup kemudian diabadikan melalui tangkapan layar oleh salah satu anggota FKDM.
Screenshot tersebut selanjutnya beredar luas, termasuk hingga ke sejumlah petinggi Partai Gerindra di Sumatera Utara.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo bersama sejumlah kader Gerindra turut mengetahui isi percakapan tersebut.
Bahkan disebutkan adanya permintaan penjelasan kepada Bupati Deli Serdang terkait kejadian itu.
Tidak lama berselang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengambil langkah dengan mencopot Soelarno dari jabatan Ketua FKDM serta memberhentikan Kurnia Boloni Sinaga dari posisi Kepala Kesbangpol.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Deli Serdang, M. Yusuf, membenarkan adanya pergantian jabatan tersebut.
"Iya benar (telah dicopot). Ya karena kesalahannya seperti itulah kira-kira (tidak bisa membina Soelarno)," ujar M. Yusuf, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurut Yusuf, Bupati juga telah menunjuk pejabat pengganti untuk mengisi kedua posisi tersebut.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan), Anwar Sadat, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kesbangpol Deli Serdang.
Sementara itu, posisi Ketua FKDM kini dipercayakan kepada Nasib, mantan Camat Batang Kuis yang telah memasuki masa pensiun.
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah pembinaan maupun evaluasi terhadap anggota FKDM lainnya setelah insiden tersebut.* (tm/ad)
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperluas pendekatan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Bangor
NASIONAL
MEDAN Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mempercepat distribusi bahan bakar mi
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, mencopot Kurnia Boloni Sinaga dari jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang mengaitkan mutasi sejumlah pegawai di lingkungan kementeriannya den
NASIONAL
JAKARTA Perkembangan terbaru kembali muncul dalam perkara dugaan ijazah Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menye
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Polisi mengungkap perkembangan terbaru kasus meninggalnya pendaki Gunung Sibayak berinisial RCS (17), warga Kota Medan. Korban yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus kematian Apriaman Lase (27), aparatur sipil negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias yang tewas setelah jatuh dari
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membuka kemungkinan adanya perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Na
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terkait penerbitan Persetujuan Kesesu
HUKUM DAN KRIMINAL
