Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri 2026.
Program ini hadir sebagai salah satu upaya memperluas akses modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya.
Melalui KUR Mandiri 2026, pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan dengan plafon hingga Rp100 juta.Baca Juga:
Fasilitas tersebut diberikan dengan pilihan tenor yang cukup fleksibel, mulai dari jangka pendek hingga maksimal 60 bulan atau lima tahun.
Skema pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperluas pasar tanpa terbebani cicilan yang terlalu berat.
Salah satu daya tarik utama KUR Mandiri 2026 adalah suku bunga yang ditawarkan sekitar 6 persen per tahun.
Dengan bunga yang relatif rendah, pelaku usaha memiliki kesempatan mendapatkan pembiayaan produktif dengan biaya yang lebih terjangkau.
Program KUR merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Melalui pembiayaan ini, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan skala bisnis, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing produk lokal.
Cicilan KUR Mandiri 2026 Pinjaman Rp100 Juta
Bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta, besaran cicilan akan menyesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang dipilih.
Berikut perkiraan angsuran KUR Mandiri 2026 dengan plafon Rp100 juta:
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK