Sidang Korupsi Bansos Samosir, Kabid Dinsos: Dana Kemensos Tak Pernah Masuk Rekening Dinas

Menurut Kristina, seluruh penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ), bon pembelian, faktur, serta dokumentasi kegiatan sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pendamping program juga ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

"SK pendamping program diterbitkan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Samosir," ujarnya.

Saksi lainnya, Tunggul Sinaga, memberikan keterangan mengenai pelaksanaan program sesuai tugas pemerintah daerah.

Sementara Sekda Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan bahwa program bantuan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat menunda persidangan hingga pekan depan.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (30/7), dengan agenda saksi dari penuntut umum," ujar Hendra.

Kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim dijadwalkan kembali mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya.* (at/ad)

Satgas PRR Gandeng Kitabisa, Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera

Kementerian PU Jalankan 403 Proyek Pemulihan Pascabencana di Sumatera, Anggaran Capai Rp21,16 Triliun

TP PKK Simalungun Ikuti Bimtek Tingkat Provinsi, Perkuat Kapasitas Pengurus dan Tata Kelola Organisasi

Wamenkes Tinjau Skrining TB di Simalungun, Bupati Tegaskan Komitmen Percepat Eliminasi Tuberkulosis

Pemprov Sumut dan Pemkab Nias Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan di Kepulauan Nias

Pemprov Sumut dan KKP Perkuat Sinergi Pulihkan Sektor Kelautan Pascabanjir