BREAKING NEWS
Sabtu, 25 Juli 2026

Bobby Nasution Akhirnya Buka Suara soal Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut

Dharma - Sabtu, 25 Juli 2026 20:14 WIB
Bobby Nasution Akhirnya Buka Suara soal Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution. (foto: Bobby Nasution/fb)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang membahas penandatanganan bersama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Sumut Tahun Anggaran 2025.

Bobby mengatakan langkah tersebut dilakukan karena perdebatan mengenai persoalan kuorum merupakan bagian dari internal DPRD Sumut.

Menurutnya, pihak eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk masuk dalam persoalan yang terjadi antaranggota legislatif.

Baca Juga:

Pernyataan itu disampaikan Bobby Nasution di Medan, Sabtu (25/7/2026).

"Itu masalah kuorum katanya, kan dibahas lagi, itukan rapat jadwalnya jam 9 sudah dimulai walaupun ngaret karena masalah kourum atau tidak kourum, tapi kan rangkaian paripurna sudah selesai, di akhir malah dipertanyakan diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby Nasution.

Bobby menyebut dirinya mendapatkan informasi bahwa fraksi yang mempertanyakan persoalan kuorum justru merupakan fraksi dengan jumlah kehadiran paling sedikit.

Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara pasti data absensi anggota DPRD Sumut.

"Yang nanyakan kuorum atau tidak kuorum itu kalau tidak salah fraksinya justru yang paling sedikit hadir disampaikan ke saya, saya tidak atau benar atau tidak karena bukan saya megang absennya," ucapnya.

Bobby menjelaskan, keputusan meninggalkan ruang rapat dilakukan karena menilai persoalan tersebut merupakan urusan internal DPRD Sumut.

Apalagi, saat itu muncul informasi adanya rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.

"Saya rasa itukan antara mereka, antara anggota DPRD sama anggota DPRD, mereka bilang ada rapat di jam yang bersamaan, itukan urusan DPRD bukan urusan kami dari eksekutif, jadi saya rasa karena ada kegiatan yang lain, kami tinggalkan lokasi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan alasan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) ikut meninggalkan ruang rapat.

Menurut Bobby, OPD merupakan bagian dari pihak eksekutif yang hadir sebagai undangan dalam agenda DPRD.

"Kan OPD bukan bagian dari legislatif, kami kan hadir di sana kan jelas yang punya kegiatan kan DPRD penandatanganan bersama, kami kan di sana sebagai eksekutif, undangan, kalau yang ribut internal mereka masa kami eksekutif nguping, kan nggak mungkin," tuturnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution diketahui meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar untuk agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap LPJ APBD Sumut 2025 serta pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

Awalnya, rapat berjalan normal. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Pimpinan rapat kemudian melanjutkan agenda berikutnya, yakni pengambilan keputusan bersama.

Badan Anggaran DPRD Sumut menyampaikan laporan, kemudian Sekretaris DPRD Sumut Ali Sipahutar membacakan konsep keputusan bersama.

Namun, menjelang proses penandatanganan keputusan bersama, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP melakukan interupsi dan mempertanyakan persoalan kuorum rapat.

Selain itu, anggota DPRD tersebut juga menyoroti adanya kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung pada waktu bersamaan.

Pada momen tersebut, Bobby Nasution memilih keluar dari ruang rapat dan meminta OPD yang hadir untuk ikut meninggalkan lokasi.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Sulaiman Harahap sebelumnya juga memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut.

Ia menyebut rapat sudah memenuhi kuorum sebelum proses penandatanganan dilakukan.

"Itukan sudah kourum semalam, sudah mau penandatanganan intrupsi mempertanyakan kuorum atau tidak," kata Sulaiman Harahap.

Polemik tersebut kini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan anggaran daerah.* (d/ad)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
GM FKPPI Sumut Apresiasi Sat Narkoba Polres Binjai Ungkap 16 Kasus Narkoba dalam Sebulan
KKSU 2026 Resmi Dibuka, Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Tembus Pasar Global dan Tarik Investor
Bobby Nasution Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut, Polemik Kuorum hingga Isu Koalisi Memanas
Wagub Sumut Surya: Bangun Sekolah Saja Tak Cukup, Mutu Pendidikan Harus Naik
Kasus Satpam Bundaran HI Bersujud ke Sopir Alphard Berakhir Damai, Tiga Penumpang Ternyata Anggota Polri
Aceh Dapat Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Rp58,9 Triliun, Pemerintah Fokus Pulihkan Infrastruktur dan Ekonomi Warga
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru