Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
"Ini momentum," tegasnya.
Ia menilai kajian terhadap berbagai regulasi terkait plasma perlu dilakukan secara mendalam karena melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pelaksanaan kewajiban kebun plasma tidak mengalami hambatan ketika diterapkan di lapangan.
Dengan adanya konsultasi ke pemerintah pusat, Pansus Plasma DPRD Batu Bara berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat serta menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.* (ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.