Zulhas Bantah Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun, Ungkap Rincian Anggaran Kopdes Merah Putih
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang beredar mengenai adanya pengadaan 1,8 juta unit ki
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR— Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.
Melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), pemerintah daerah melakukan berbagai strategi untuk memastikan target pendapatan daerah tetap tercapai tanpa membebani masyarakat.
Kepala Bakeuda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Awalaudin, mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga berupaya menggali potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal dikelola.
"Optimalisasi pendapatan daerah tetap menjadi prioritas, tetapi tidak boleh membebani masyarakat. Yang kami lakukan adalah menggali potensi-potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal," ujar Awalaudin.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Bakeuda adalah mengevaluasi potensi retribusi daerah agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah retribusi rumah susun.
Sebelumnya, nilai potensi retribusi tersebut hanya diperkirakan sekitar Rp50 juta hingga Rp105 juta.
Namun setelah dilakukan kajian, potensi penerimaan sebenarnya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp180 juta.
Selain mengoptimalkan sektor retribusi, Bakeuda juga melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pemerintah daerah juga mendata kembali berbagai potensi pajak dan retribusi yang belum tercatat.
Langkah lain yang dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan air tanah oleh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Awalaudin mengatakan, selama ini sejumlah perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, melaporkan penggunaan air permukaan.
Namun pemerintah daerah akan melakukan monitoring untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.
"Selama ini sebagian perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, melaporkan menggunakan air permukaan. Namun kami akan melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan air tersebut sesuai kondisi sebenarnya," katanya.
Selain itu, pengawasan terhadap pemasangan reklame juga diperketat.
Bakeuda memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku.
"Berapa pun nilainya, semua potensi pendapatan harus dioptimalkan. Tidak ada lagi ruang bagi oknum yang memasang reklame tanpa mengikuti aturan yang berlaku," tegas Awalaudin.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan PAD sebesar Rp107 miliar.
Angka tersebut meningkat dibandingkan target sebelumnya.
Pada 2025, target awal PAD berada di angka Rp85 miliar.
Setelah perubahan anggaran, target tersebut meningkat menjadi Rp97 miliar dan berhasil direalisasikan hingga 100 persen.
Sementara untuk tahun 2026, hingga 27 Juli, realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai sekitar 52 persen dari target tahunan.
Awalaudin optimistis capaian tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana karena pemerintah daerah terus melakukan penagihan dan pengawasan terhadap berbagai sumber pendapatan.
"Alhamdulillah, realisasi PAD sudah mencapai sekitar 52 persen. Capaian ini masih on track karena kami juga terus melakukan penagihan secara lebih masif terhadap potensi-potensi pendapatan daerah," pungkasnya.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Timur berharap target PAD tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.* (ad)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang beredar mengenai adanya pengadaan 1,8 juta unit ki
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi sedikitnya empat alat bukti sah dalam menetapkan mantan Wakil Kepala Bada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya kepada Polda Metro Jaya untuk mengusu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons kekosongan jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah Sudaryono resmi dil
POLITIK
JAKARTA Pemerintah bersiap membangun Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pendidikan yang diproyeksikan mencetak calon p
PENDIDIKAN
TOKYO Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,1 mengguncang wilayah barat daya Jepang pada Selasa (28/7/2026) sore waktu setempat. Guncang
INTERNASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara mengonfirmasi telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Berg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Warga Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia, akhirnya bisa bernapas lega setelah jembatan penghubung menuju Kecama
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar mengutamakan koordi
NASIONAL
JAKARTA Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring memastikan tim medis tidak menemukan adanya busa pada mulut maupun hidung Sutrimo saat korb
PERISTIWA