MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempercepat perbaikan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang rusak akibat bencana alam di sejumlah daerah. Perbaikan dilakukan untuk menahan material sedimen, mengurangi risiko banjir susulan hingga mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan mengatakan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.
"Kita berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di beberapa lokasi di Sumut," ujar Gibson dalam konferensi pers Diskominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026).Baca Juga:
Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah Sungai Aek Sigala-gala, Tapanuli Tengah (Tapteng). Perbaikan dilakukan dari bagian hulu hingga hilir untuk mengurangi potensi banjir sekaligus menangani material sedimen yang terbawa aliran sungai.
Di bagian hulu, BBWS Sumatera membangun sabo dam di Sungai Aek Sigala-gala. Infrastruktur tersebut berfungsi menahan material sedimen agar tidak terbawa ke wilayah hilir.
Sementara di bagian hilir, Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di sejumlah titik yang terdampak banjir.
"Untuk kawasan hilir Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di beberapa titik banjir. Progresnya sudah teken kontrak dan alat berat juga sudah di lapangan. Minggu ini sudah beroperasi agar perbaikan infrastruktur banjir yang rusak bisa cepat selesai," kata Gibson.
Sepanjang 2026, Dinas SDA Sumut mencatat ada 16 kegiatan pascabencana yang dikerjakan. Sebanyak sembilan kegiatan di antaranya telah menandatangani kontrak, sedangkan tujuh kegiatan lainnya masih dalam proses tender.
Kegiatan tersebut tersebar di sejumlah wilayah terdampak bencana, yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batubara dan Mandailing Natal.
Selain menggunakan anggaran pembangunan pascabencana, sejumlah perbaikan infrastruktur juga dibiayai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pekerjaan tersebut di antaranya dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Beberapa proyek yang masuk dalam penanganan antara lain perkuatan tebing Sungai Aek Panjaitan dengan anggaran Rp25 miliar, rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Badiri Lopian Rp1,5 miliar, rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Mombang Boru Rp18 miliar serta perkuatan tebing Sungai Aek Badiri Rp30 miliar.
Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi tanggul Sungai Aek Sibundong senilai Rp30 miliar, perbaikan tanggul Sungai Aek Pintu Bosi Rp23 miliar, rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siaili Tukka Rp20 miliar serta perkuatan tebing Sungai Aek Sibuluan Rp50 miliar.
Tak hanya fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak, Dinas SDA Sumut juga menyiapkan penambahan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Gibson mengatakan luas lahan irigasi permukaan maupun rawa yang saat ini produktif di Sumut sekitar 36.000 hektare dari total potensi sekitar 113.000 hektare.
"Tahun ini kami akan menangani 20 daerah irigasi untuk menambah lahan pertanian produktif di Sumut seluas 5.050 hektare. Pengerjaan ini kita harapkan dapat selesai hingga Desember 2026, sehingga tahun depan lahan pertanian produktif bisa bertambah dari 36 ribu hektare menjadi 41 ribu hektare," jelasnya.
Dengan percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur SDA tersebut, Pemprov Sumut menargetkan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat perlindungan wilayah dari ancaman banjir dan mendukung peningkatan produksi pertanian.* (dh)
JAKARTA Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap salah satu temuan dalam investigasi kecelakaan kereta rel listrik (KRL)
PERISTIWA
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi pada Ka
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Pra
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan berbagai persoalan dalam pengelolaan program Makan Bergizi G
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Portal
PEMERINTAHAN
BATUBARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Transfer
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tingkat Provinsi Aceh untuk mematang
PARIWISATA
SIMEULUE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Aceh, Sela
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr H Taqwaddin, menyoroti aturan mengenai pemblokiran rekening dalam Ki
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk mendengar dan memahami langsung kondisi masyarak
NASIONAL
