BREAKING NEWS
Kamis, 22 Oktober 2026

Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini

Abyadi Siregar - Senin, 31 Agustus 2026 18:50 WIB
Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin, 31 Agustus 2026. (foto: Pemko Medan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN — Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin, 31 Agustus 2026.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap serta Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi.

Baca Juga:

Dalam rapat tersebut, Rico meminta perangkat daerah segera memetakan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan.

Menurut dia, sejumlah aspirasi memiliki persoalan yang serupa dan sebagian di antaranya dapat ditindaklanjuti tanpa membutuhkan proses panjang.

"Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini," tegasnya.

Rico mengatakan laporan reses dari lima dapil menunjukkan banyak aspirasi masyarakat yang memiliki kesamaan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan program mana yang dapat segera dikerjakan.

"Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga," ujar Rico Waas.

Rico kemudian meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan organisasi perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti catatan hasil reses.

"Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu," tegasnya.

Rico menilai sinergi antara pemerintah kota dan DPRD harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan warga melalui anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5, kata dia, tidak boleh hanya menjadi dokumen formal.

"Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Rico Waas.

Ia juga menyoroti pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD.

Menurut Rico, usulan tersebut perlu diselaraskan dengan kerangka kerja Monitoring Center for Strategic Prevention atau MCSP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah tetap transparan serta terhindar dari praktik korupsi.

Rico mengatakan Pokir DPRD harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, memiliki kajian yang jelas, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Rico meminta seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan melakukan verifikasi terhadap hasil reses.

Ia tidak ingin dokumen aspirasi masyarakat menumpuk tanpa ada kepastian mengenai tindak lanjutnya.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai usulan yang dapat direalisasikan dan program yang memang harus ditunda.

Rico menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya komunikasi mengenai sinergi, melainkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Masyarakat tidak akan menilai kita dari seberapa sering kita berbicara tentang sinergi. Masyarakat menilai dari hasilnya, apakah jalannya diperbaiki, banjirnya berkurang, dan layanan publiknya semakin cepat. Kita boleh berbeda fungsi, tetapi keberpihakan kita harus satu: untuk kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.* (ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Produksi Vape Mengandung Etomidate, PN Medan Vonis Rafi 9 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta
Anggaran Besar tapi Kinerja Dikritik DPR, Kepala Bakom Qodari Akui Komunikasi Pemerintah Masih Jadi PR
Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang
Pemkab Asahan Peringati Maulid Nabi, Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah
Bobby Nasution Gaspol Kembangkan BRT Mebidang, Organisasi Pengelola Ditargetkan Rampung 2026
Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru