Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor: Setiap Rupiah APBD Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Timur, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki tujuan yang jelas dan mendukung sasaran pembangunan daerah.

Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Jangan Tunggu Harga Naik, Rico Waas Minta TPID Medan Bergerak Lebih Dini Kendalikan Inflasi

Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal" di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026).

Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring itu diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah instansi vertikal.

Dalam arahannya, Timur mengatakan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan pemerintah daerah.

APBD merupakan salah satu instrumen utama untuk menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap.

Hal yang lebih penting adalah hasil dari belanja tersebut, mulai dari output, outcome, hingga dampaknya bagi masyarakat.

"Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ucapnya.

Timur kemudian menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan penggunaan APBD.

Pertama, belanja daerah harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Dengan begitu, program pemerintah dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus semakin menggunakan data dan bukti.

Menurut Timur, keputusan mengenai anggaran harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan hanya mengikuti pola atau rutinitas setiap tahun.

Ketiga, efisiensi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah.

Setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan manfaat dan mengalihkan sumber daya untuk program yang memiliki dampak lebih besar.

Keempat, pengawasan perlu dilakukan sejak awal.

Timur mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegah risiko, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan webinar tersebut diikuti 1.400 peserta.

BPSDM Sumut, kata dia, terus menyediakan wadah bagi ASN untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi.

Menurut Agustinus, peningkatan kompetensi ASN saat ini tidak lagi sekadar kewajiban administratif.

Pengembangan kemampuan menjadi kebutuhan agar ASN mampu mengikuti tuntutan organisasi dan perubahan zaman.

Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan.

Agustinus mengatakan webinar tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan ASN dalam menganalisis anggaran.

Dengan demikian, penggunaan APBD tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

Webinar itu juga menjadi sarana bagi ASN untuk belajar menyusun anggaran berdasarkan prioritas daerah dan kebutuhan nyata masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan tersebut diharapkan mendorong keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penggunaan APBD.

"Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan," pungkasnya.* (ad)

Jangan Tunggu Harga Naik, Rico Waas Minta TPID Medan Bergerak Lebih Dini Kendalikan Inflasi

Rico Waas Dorong KPRI Pemko Medan Jadi Koperasi yang Kuat, Modern dan Berkelanjutan

P-APBD 2026 Disepakati, Bupati Fery Dorong Anggaran 2027 Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

Harlah Kejaksaan RI ke-81, Bupati Labusel: Sinergi Pemkab dan Kejaksaan Penting Dukung Pembangunan serta Kepastian Hukum

Bupati Asahan Tutup Turnamen SSB U-15, Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi

Bupati Batu Bara Hadiri Rakor GTRA Sumut, Dorong Reforma Agraria Beri Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Warga