BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan di Labusel, Bupati Fery Minta OPD Kooperatif
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam operasional pengelolaan satuan pendidikan bantuan untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I 2026.Baca Juga:
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel.
Pertemuan ini menjadi awal dari proses pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pelaksanaan berbagai dukungan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
Menurut dia, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya memastikan layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati.
Fery menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyalurkan sejumlah bentuk dukungan untuk menunjang operasional satuan pendidikan.
Dukungan tersebut antara lain melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta bantuan operasional lainnya.
Menurut Fery, berbagai program tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
"Besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi menjadi kunci agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran," katanya.
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto memimpin rapat sinkronisasi kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pered
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perik
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima kunjungan Fadila, pemain Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U16, di Kantor Bu
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pabrik sabun milik PT Evyap yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, me
PERISTIWA
MEDAN Peresmian Dojang Adhyaksa Taekwondo Club di Sekolah Adhyaksa Dharmakarini Medan berlangsung meriah pada Kamis pagi, 3 September 20
NASIONAL
TAPANULI TENGAH Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Jembatan Armco Kombinasi Bailey di Desa Parjalihotan, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memindahkan kantor ke Gedung Graha Merah Putih Telkom. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perpi
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara buka suara mengenai permintaan keluarga W (30), mantan istri anggota polisi yang meninggal dengan luka tembak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Bahiej, mengungkap adanya rapat internal Kementerian Agam
HUKUM DAN KRIMINAL