BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan di Labusel, Bupati Fery Minta OPD Kooperatif

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam operasional pengelolaan satuan pendidikan bantuan untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I 2026.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Persempit Ruang Gerak Peredaran Narkoba, Tim P4GN Perkuat Sinergi

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel.

Pertemuan ini menjadi awal dari proses pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pelaksanaan berbagai dukungan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Menurut dia, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya memastikan layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati.

Fery menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyalurkan sejumlah bentuk dukungan untuk menunjang operasional satuan pendidikan.

Dukungan tersebut antara lain melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta bantuan operasional lainnya.

Menurut Fery, berbagai program tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi menjadi kunci agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran," katanya.

Pemkab Asahan Persempit Ruang Gerak Peredaran Narkoba, Tim P4GN Perkuat Sinergi

Belacan Khas Asahan Siap Go Internasional, Bakal Diekspor Perdana ke Thailand Oktober 2026

Jembatan Bailey Parjalihotan Diresmikan, Anak-anak Tapteng Kini Lebih Mudah ke Sekolah

Pengadaan LED Rp535 Miliar Bikin Heboh, Kepala BGN: Mengada-ada

Prabowo kepada Perusahaan Rusia: Datanglah ke Indonesia, Bekerja Sama dengan Kami

BGN Usulkan Anggaran MBG 2027 Capai Rp232,5 Triliun, Ini Rinciannya