Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Proses seleksi pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki tahap baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyerahkan masing-masing 10 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK kepada DPR. Penyerahan ini dilakukan setelah sebelumnya para calon berhasil melewati tahap wawancara dan tes kesehatan.
Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Arif Satria, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara. “Kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama capim dan 10 nama cadewas kepada Pak Presiden, dan alhamdulillah Pak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR,” ujar Arif.
Proses Seleksi LanjutanSetelah penyerahan nama-nama tersebut, DPR akan melanjutkan proses dengan melakukan fit and proper test terhadap para calon. Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh, juga menyampaikan bahwa nantinya Komisi III DPR akan memilih masing-masing lima nama untuk ditetapkan sebagai pimpinan KPK dan komisioner Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029.
“Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, dan kemudian Komisi III DPR akan memilih lima,” jelas Ateh, menegaskan pentingnya proses seleksi yang ketat untuk memastikan pemimpin KPK yang baru mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Kriteria Seleksi yang KetatDalam proses seleksi ini, Arif mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan tiga kriteria utama untuk menyaring 10 nama capim dan 10 cadewas KPK. Kriteria tersebut adalah integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. “Reputasi dan kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan,” katanya.
Proses penetapan kriteria tersebut melibatkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pebisnis, dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.
“Kami mengundang berbagai pihak untuk memberikan pandangan tentang sosok yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan cadewas,” ucap Arif.
Rekam Jejak Calon DiperhatikanPansel KPK juga memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang berwenang. Arif menegaskan bahwa masukan dari masyarakat merupakan komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi ini. Hal ini mencerminkan upaya pansel untuk memilih calon yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.
Daftar Nama Capim dan Cadewas KPKSetelah melalui proses seleksi yang ketat, berikut adalah daftar lengkap 10 nama capim KPK yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi:
Capim KPK:
Agus Joko Pramono Ahmad Alamsyah Saragih Djoko Poerwanto Fitroh Rohcahyanto Ibnu Basuki Widodo Ida Budhiati Johanis Tanak Michael Rolandi Cesnanta Brata Poengky Indarti Setyo BudiyantoCadewas KPK:
Benny Jozua Mamoto Chisca Mirawati Elly Fariani Gusrizal Hamdi Hassyarbaini Heru Kreshna Reza Iskandar Mz Mirwazi Sumpeno Wisnu Baroto Harapan untuk KPK yang Lebih BaikDengan dilakukannya proses seleksi ini, harapan untuk KPK yang lebih baik di masa mendatang semakin besar. Masyarakat menantikan sosok-sosok yang tidak hanya mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, tetapi juga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah ini.
Proses selanjutnya di DPR akan menjadi momen krusial dalam menentukan masa depan KPK. Publik berharap agar pemimpin dan pengawas yang terpilih dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
(N/014)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN