MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi.
Menurut Bobby, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan," tegas Bobby Nasution saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengenai persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batangserangan, yang diduga melanggar ketentuan.Baca Juga:
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).
Bobby meminta Pemerintah Kabupaten Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha.
Pemeriksaan itu mencakup izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian kegiatan usaha dengan tata ruang.
Bobby Nasution juga meminta pemerintah lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin kepada tempat usaha untuk kembali beroperasi.
Dukungan terhadap investasi, kata Bobby, tidak berarti pemerintah mengabaikan aturan mengenai perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.
"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh.
Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan maupun kebijakan tata ruang yang berlaku.
MEDAN Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan terkejut mendengar keterangan saksi terkait dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Agung T Kurniawan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara (Sumut). Posisi tersebut kini diis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat pap
KESEHATAN
MEDAN Indonesia memperkuat koridor rantai pasok dari Sumatera Utara (Sumut) sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan daya
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memilik
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan aplikasi Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah atau ELo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Kedelai, daging sapi atau kerbau, serta
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN RSUP H. Adam Malik Medan menangani pasien anak berinisial FP, 16 tahun, asal Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. FP menjalani
PERISTIWA
MEDAN Personel Polsek Sunggal, Polrestabes Medan, Brigadir Imam Harefa membantah pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa (35)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti sitaan dari mantan honorer Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
