Fadly Abdina juga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang mendukung pelaksanaan program, termasuk Bank Sumut dan Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.
"Kami melakukan pendampingan agar program ini dapat berjalan tertib, sesuai aturan dan tepat sasaran. Harapan kami, seluruh pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar perwakilan Tim Pendampingan Kejaksaan.
Kejaksaan juga mengingatkan penerima manfaat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukan serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis mengatakan rehabilitasi RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.
"Melalui program rehabilitasi RTLH ini, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak dan memenuhi standar kesehatan serta keselamatan. Bantuan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Fadly Lubis menjelaskan, para penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini secara optimal. Kami juga mengajak pihak kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan, sehingga pelaksanaan bedah rumah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran," jelasnya.
Selain penyerahan SK Wali Kota, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan rekening Bank Sumut atas nama masing-masing penerima manfaat.
Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai meningkatkan kualitas kawasan permukiman.* (ad)
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Hukum Pro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta kepala daerah dan Ketua DPRD kabupat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belum menerima secara resmi salinan keputusan terkait upaya hukum banding yang diaj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berinisial DK, 26 tahun, menikahi kekasihnya, TR, di ruang besuk tahanan Polrestabes Medan, Selasa, 15 September 2026
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabu
NASIONAL
SAMOSIR Polres Samosir menangkap empat pria yang mengaku sebagai wartawan dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka diamankan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung pelaksanaan pelatihan media sosial bagi guru dan tenaga pendidik di Kota Medan.
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya sebagai salah satu program strate
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengembangan ekonomi biru melalui kawasan perikanan unggulan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota kepada 20 penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak
PEMERINTAHAN
