Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan bahwa hasil penelaahan terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), belum akan diumumkan kepada publik. Dalam pernyataannya pada Selasa, 24 September 2024, Nawawi mempertanyakan siapa yang menyatakan bahwa hasil tersebut akan segera diumumkan.
“Yang bilang mau diumumkan siapa?” tanya Nawawi di Jakarta Selatan, menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mengumumkan hasil penelaahan terletak pada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Menurutnya, keputusan untuk menyampaikan hasil tersebut adalah hak Pahala, dan dirinya belum menerima informasi apapun mengenai hasil penelaahan itu.
Sebelumnya, Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa hasil penelaahan telah disampaikan kepada pimpinan KPK dan akan segera diumumkan. Namun, Nawawi menegaskan bahwa tidak ada perintah dari Pahala untuk mengumumkan hasil tersebut, dan meminta agar semua pertanyaan terkait hal ini diarahkan kepada Pahala.
Kasus dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Kaesang Pangarep melakukan klarifikasi di Gedung KPK terkait penggunaan jet pribadi saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya, Erina Gudono. Dalam penjelasannya, Kaesang menyebutkan bahwa jet pribadi yang digunakannya adalah milik seorang teman, dan ia tidak mengungkapkan identitas teman tersebut. “Intinya, untuk lebih lanjut bisa ditanyakan ke KPK,” ujarnya.
Dugaan gratifikasi ini muncul setelah media sosial ramai membahas penggunaan jet pribadi yang diduga disewa oleh Kaesang dan Erina selama perjalanan mereka ke AS. Warganet mulai memperhatikan dan mempertanyakan status penggunaan pesawat jet pribadi tersebut setelah Erina memposting foto pemandangan dari jendela pesawat.
Dengan demikian, kasus ini masih dalam tahap penelaahan dan KPK belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan selanjutnya. Masyarakat dan pengamat politik kini menunggu kepastian mengenai hasil penelaahan yang akan disampaikan oleh KPK, sekaligus menyaksikan bagaimana lembaga antirasuah ini menangani isu yang melibatkan anak presiden.
(N/014)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN