Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan bahwa hasil penelaahan terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), belum akan diumumkan kepada publik. Dalam pernyataannya pada Selasa, 24 September 2024, Nawawi mempertanyakan siapa yang menyatakan bahwa hasil tersebut akan segera diumumkan.
“Yang bilang mau diumumkan siapa?” tanya Nawawi di Jakarta Selatan, menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mengumumkan hasil penelaahan terletak pada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Menurutnya, keputusan untuk menyampaikan hasil tersebut adalah hak Pahala, dan dirinya belum menerima informasi apapun mengenai hasil penelaahan itu.
Sebelumnya, Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa hasil penelaahan telah disampaikan kepada pimpinan KPK dan akan segera diumumkan. Namun, Nawawi menegaskan bahwa tidak ada perintah dari Pahala untuk mengumumkan hasil tersebut, dan meminta agar semua pertanyaan terkait hal ini diarahkan kepada Pahala.
Kasus dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Kaesang Pangarep melakukan klarifikasi di Gedung KPK terkait penggunaan jet pribadi saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya, Erina Gudono. Dalam penjelasannya, Kaesang menyebutkan bahwa jet pribadi yang digunakannya adalah milik seorang teman, dan ia tidak mengungkapkan identitas teman tersebut. “Intinya, untuk lebih lanjut bisa ditanyakan ke KPK,” ujarnya.
Dugaan gratifikasi ini muncul setelah media sosial ramai membahas penggunaan jet pribadi yang diduga disewa oleh Kaesang dan Erina selama perjalanan mereka ke AS. Warganet mulai memperhatikan dan mempertanyakan status penggunaan pesawat jet pribadi tersebut setelah Erina memposting foto pemandangan dari jendela pesawat.
Dengan demikian, kasus ini masih dalam tahap penelaahan dan KPK belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan selanjutnya. Masyarakat dan pengamat politik kini menunggu kepastian mengenai hasil penelaahan yang akan disampaikan oleh KPK, sekaligus menyaksikan bagaimana lembaga antirasuah ini menangani isu yang melibatkan anak presiden.
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL