Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
Selanjutnya dilakukan asistensi hingga proses penyelesaian yang ditandai dengan berita acara konsultasi.
Selain menyampaikan standar pelayanan, Bappeda Medan juga memperkenalkan mekanisme pengaduan dengan nama "Kami Mendengar Anda".
Setiap pengaduan yang masuk dicatat secara resmi. Petugas kemudian memberikan respons apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan secara langsung.
Jika pengaduan membutuhkan koordinasi lintas bidang, persoalan diteruskan kepada Sekretaris Bappeda untuk ditindaklanjuti.
Hasil penyelesaian selanjutnya disampaikan kembali kepada pengadu.
Ferri mengatakan penjelasan mengenai jalur pengaduan diperlukan agar masyarakat mengetahui saluran resmi ketika menemukan persoalan dalam pelayanan.
Dengan adanya mekanisme tersebut, pengaduan tidak hanya menjadi sarana menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan pelayanan.
Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan Ombudsman sebagai narasumber.
Kehadiran Ombudsman memberikan pemahaman kepada peserta mengenai standar pelayanan publik yang ideal serta aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan.
Ferri mengatakan Bappeda melalui forum tersebut tidak hanya menyampaikan standar pelayanan yang telah disusun.
Forum juga menjadi ruang komunikasi dua arah antara penyelenggara dan pengguna layanan.
Masukan, saran, dan evaluasi dari peserta menjadi bagian dari proses penyempurnaan pelayanan agar lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.* (ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN