Bappeda Medan Buka Ruang Evaluasi Standar Pelayanan Publik, Masyarakat Diminta Beri Masukan

MEDAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan membuka ruang evaluasi terhadap standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Pelayanan Publik terkait Standar Pelayanan, Kamis (1/10/2026).

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Medan itu melibatkan perangkat daerah, kecamatan, akademisi, pelajar, serta unsur masyarakat dan komunitas.

Kepala Bappeda Medan Ferri Ichsan, S.T., M.Sc., M.Eng. mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari kewajiban setiap perangkat daerah untuk menetapkan sekaligus menyosialisasikan standar pelayanan publik.

Baca Juga:

• Usai Temuan “Kluster Mewah” Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri

Selain itu, forum menjadi ruang bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan Bappeda.

"Forum ini untuk menyampaikan standar pelayanan kita kepada para pemangku kepentingan sekaligus mendapatkan masukan untuk penyempurnaan pelayanan," kata Ferri.

Menurut Ferri, peserta forum mendapat penjelasan mengenai sejumlah aspek pelayanan, mulai dari durasi pemberian layanan, kualitas pelayanan, hingga fasilitas sarana dan prasarana pendukung.

Masukan yang disampaikan peserta selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelayanan Bappeda.

Forum konsultasi tersebut tidak hanya melibatkan mitra kerja dari berbagai perangkat daerah.

Sejumlah kecamatan juga ikut ambil bagian, yakni Kecamatan Medan Kota, Medan Timur, Medan Petisah, Medan Barat, dan Medan Maimun.

Unsur internal Bappeda turut mengikuti forum tersebut.

Selain itu, perwakilan mahasiswa dan siswa SMK dilibatkan sebagai pengguna layanan sekaligus pemangku kepentingan.

Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari pihak yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan layanan Bappeda.

Penyelenggaraan forum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam pemaparannya, Ferri menjelaskan standar pelayanan Bappeda mencakup 14 komponen.

Komponen tersebut meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan layanan, evaluasi kinerja pelaksana, dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, serta penanganan pengaduan.

Standar pelayanan tersebut diterapkan pada sejumlah layanan Bappeda, baik untuk perangkat daerah maupun masyarakat.

Beberapa layanan yang disiapkan antara lain permohonan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah, fasilitasi praktik kerja atau magang bagi pelajar dan mahasiswa, konsultasi dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta konsultasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Untuk permohonan informasi dan data, proses pelayanan dimulai dari penerimaan dan pengagendaan surat.

Selanjutnya dilakukan disposisi, analisis status informasi, penyusunan jawaban atau penolakan, pengesahan, hingga penyerahan data atau informasi kepada pemohon.

Sementara untuk layanan praktik kerja atau magang bagi pelajar dan mahasiswa, proses dimulai dari pengajuan surat pengantar sekolah atau kampus.

Surat tersebut kemudian diproses untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappeda dan disposisi.

Setelah itu diterbitkan surat persetujuan, dilanjutkan pelaksanaan magang hingga penerbitan surat keterangan selesai magang.

Untuk perangkat daerah, konsultasi Monev serta penyusunan Renstra dan Renja dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pejabat atau jabatan fungsional pengampu.

Perangkat daerah terlebih dahulu mengajukan permintaan jadwal konsultasi.

Selanjutnya dilakukan asistensi hingga proses penyelesaian yang ditandai dengan berita acara konsultasi.

Selain menyampaikan standar pelayanan, Bappeda Medan juga memperkenalkan mekanisme pengaduan dengan nama "Kami Mendengar Anda".

Setiap pengaduan yang masuk dicatat secara resmi. Petugas kemudian memberikan respons apabila persoalan tersebut dapat diselesaikan secara langsung.

Jika pengaduan membutuhkan koordinasi lintas bidang, persoalan diteruskan kepada Sekretaris Bappeda untuk ditindaklanjuti.

Hasil penyelesaian selanjutnya disampaikan kembali kepada pengadu.

Ferri mengatakan penjelasan mengenai jalur pengaduan diperlukan agar masyarakat mengetahui saluran resmi ketika menemukan persoalan dalam pelayanan.

Dengan adanya mekanisme tersebut, pengaduan tidak hanya menjadi sarana menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan Ombudsman sebagai narasumber.

Kehadiran Ombudsman memberikan pemahaman kepada peserta mengenai standar pelayanan publik yang ideal serta aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan.

Ferri mengatakan Bappeda melalui forum tersebut tidak hanya menyampaikan standar pelayanan yang telah disusun.

Forum juga menjadi ruang komunikasi dua arah antara penyelenggara dan pengguna layanan.

Masukan, saran, dan evaluasi dari peserta menjadi bagian dari proses penyempurnaan pelayanan agar lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.* (ad)

Usai Temuan “Kluster Mewah” Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri

Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Gang hingga Jalan Utama Makin Terang, Rico Waas Mulai Bangun 1.000 Titik LPJU di Medan

Rico Waas Apresiasi Kepling Harjosari II, Minta Aparatur Utamakan Pengabdian kepada Masyarakat

Hari Kesaktian Pancasila, Rico Waas Ajak Masyarakat Hidupkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Efek Sidak Wali Kota Medan Kantor Kotor dan Penuh Sarang Laba-laba, Lurah Dwikora Terancam Copot Jabatan