Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melalui WhatsApp.
Sistem tersebut akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memahami kebutuhan warga dan mengarahkan mereka ke layanan yang sesuai.
Pengembangan sistem ini dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.Baca Juga:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane mengatakan, konsep pemerintahan digital tersebut dirancang dengan mengintegrasikan berbagai sistem pelayanan pemerintah.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mengetahui perangkat daerah mana yang menangani suatu layanan.
"Konsep pemerintahan digital ini adalah penggabungan, integrasi seluruh aplikasi. Jadi warga tidak perlu lagi bertanya, kantor mana yang harus didatangi," kata Arrahmaan saat menjadi narasumber talkshow "Literasi Digital dan Pemanfaatan AI" di Aula Universitas Harapan Medan, Jumat (2/10/2026).
Talkshow tersebut merupakan kerja sama Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Universitas Harapan Medan.
Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Acara dimoderatori Liza Novita dan turut dihadiri Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Harapan Medan, Assoc. Prof. Dr. Suginam, S.E., M.Ak.
Di hadapan mahasiswa baru, Arrahmaan menjelaskan masyarakat nantinya cukup menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan layanan melalui WhatsApp.
Sistem berbasis AI akan membaca maksud pertanyaan tersebut.
Selanjutnya, AI mengarahkan warga ke jenis layanan yang sesuai, sementara proses administrasi dilakukan oleh sistem pemerintahan di belakangnya.
"Dengan WhatsApp menerima pertanyaan, AI memahami pertanyaan, AI mengarahkan ke layanan yang tepat, dan sistem pemerintahan bekerja di belakang layar," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, warga tidak perlu lagi memahami struktur birokrasi untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Masyarakat cukup menyampaikan kebutuhan melalui kanal percakapan, kemudian sistem menghubungkannya dengan layanan dan perangkat daerah yang menangani.
Arrahmaan mencontohkan salah satu layanan yang sedang dikembangkan, yakni layanan magang bagi mahasiswa.
Melalui sistem tersebut, mahasiswa nantinya dapat mendaftarkan diri melalui WhatsApp.
Permintaan kemudian diproses oleh sistem hingga mahasiswa memperoleh surat rekomendasi untuk dibawa ke perangkat daerah tujuan.
Menurut Arrahmaan, layanan berbasis percakapan tersebut ditopang sejumlah sistem yang saling terhubung.
Di antaranya mesin AI, verifikasi identitas, basis data pemerintah, serta sistem pelayanan yang dimiliki perangkat daerah.
Karena itu, kata dia, pembangunan pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi AI.
Kualitas dan validitas data menjadi salah satu faktor penting agar sistem dapat bekerja dengan baik.
"Yang diperlukan untuk membangun AI adalah data yang besar dan valid," katanya.
Pemko Medan, kata Arrahmaan, perlu menghimpun dan memvalidasi data dari 30 organisasi perangkat daerah (OPD) dan 21 kecamatan.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi sistem untuk memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat ke layanan yang tepat.
Semakin lengkap dan valid data yang tersedia, semakin baik pula sistem dalam memahami kebutuhan warga.
Selain akurasi data, keamanan sistem juga menjadi perhatian.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengamanan sistem dan pusat data pemerintah.
Arrahmaan mengatakan pemerintahan digital setidaknya memiliki empat tanggung jawab utama.
Keempatnya adalah keamanan sistem atau security, perlindungan data pribadi atau privacy, kebenaran informasi yang diberikan AI atau accuracy, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan layanan atau accountability.
"Semakin digital, semakin besar tanggung jawab kita," katanya.
Arrahmaan menegaskan penggunaan AI dalam pemerintahan tidak berarti menghilangkan peran manusia dalam pelayanan publik.
Menurut dia, manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan data, konteks, etika, dan pertanggungjawaban dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Talkshow "Literasi Digital dan Pemanfaatan AI" tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Mahasiswa baru Universitas Harapan Medan antusias menyampaikan pertanyaan mengenai pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan pemerintahan.
Arrahmaan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan sejumlah contoh konkret mengenai pemanfaatan teknologi AI sekaligus pentingnya memahami aspek keamanan, akurasi data, perlindungan privasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.* (ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI