Gerindra Desak Polemik Ijazah Gibran Disetop: Takut Bikin Investor Kabur dan Ekonomi Goyang
JAKARTA Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) m
POLITIK
MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat pengawasan internal birokrasi melalui penerapan Sistem Pengawasan Medan Untuk Semua (PengawasMU). Penerapan sistem tersebut disosialisasikan bersamaan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pengawasan Terintegrasi melalui Sistem PengawasMU.
Sosialisasi digelar di Hotel Arya Duta Medan, Rabu (7/10/2026), dan dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kegiatan itu diikuti para pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Erfin mengatakan penerapan sistem pengawasan berbasis digital diperlukan seiring semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pola pengawasan konvensional yang masih berjalan secara parsial dan terpisah perlu mulai ditinggalkan.Baca Juga:
Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, terdokumentasi, serta memanfaatkan teknologi informasi.
"Hari ini kita terus berupaya untuk berbenah. Namun demikian, kadang kala kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak diukur berbasis data, sehingga kita mengasumsikan diri saja bahwa kita sudah bekerja maksimal. Melalui Sistem PengawasMU, Inspektorat ingin menyajikan pengukuran kinerja yang benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab dan objektif," kata Erfin.
Dia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas ataupun sarana untuk mencari kesalahan aparatur. Pengawasan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kerja Pemko Medan berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai aturan.
"Kami di Inspektorat ingin membuat satu penyajian kepada kita semua, termasuk kepada pimpinan daerah, bagaimana pengukuran kinerja ini benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya pengawasan yang kami lakukan bukan sekadar mencari kesalahan, namun lebih memastikan agar program kerja Pemko Medan berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.
Erfin menjelaskan Perwal Nomor 59 Tahun 2026 mengatur penerapan PengawasMU sebagai ekosistem pengawasan digital yang terintegrasi. Sistem tersebut mencakup proses perencanaan, penugasan, pelaksanaan, pelaporan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara real time.
Selain itu, PengawasMU juga memperkuat pengawasan internal melalui pengelolaan kanal pengaduan masyarakat, Whistleblowing System (WBS), serta Unit Pengendalian Gratifikasi.
Sistem tersebut juga menyediakan layanan konsultasi daring. Melalui layanan itu, Inspektorat diarahkan berperan sebagai trusted advisor bagi perangkat daerah untuk membantu mengidentifikasi serta memitigasi risiko sejak dini.
Erfin meminta seluruh kepala perangkat daerah mendukung penerapan PengawasMU dengan aktif menggunakan sistem, menyediakan data yang dibutuhkan dan menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu.
"Saya harapkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk mendukung implementasi Sistem PengawasMU dengan cara aktif menggunakan sistem, menyediakan data yang diperlukan, menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu, serta membangun koordinasi yang solid dengan APIP," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Medan Desy Chalizah Permataningtyas mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Sistem PengawasMU.
Menurut Desy, fungsi pengawasan harus dilakukan sejak awal dan tidak hanya muncul setelah terjadi persoalan.
"Pengawasan tidak hanya lahir setelah masalah terjadi, tetapi hadir untuk mencegah masalah sebelum menjadi temuan. Inspektorat sebagai trusted advisor, bukan hanya sebagai pemeriksa," pungkasnya.* (dh)
JAKARTA Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) m
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan tahapan verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Pilpres 202
NASIONAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai putusan Mahkamah Konstitus
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah media asing menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (7/10/2026). IHSG hari ini turun 46,21 poin atau 0,75 per
EKONOMI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah didakwa memaksa pengusaha Tan Kian memberikan uang Rp 55 miliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebaran asap kembali terdeteksi di 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut turut menurunkan jarak pandang di se
NASIONAL
MEDAN Harga daging ayam di Kota Medan mulai turun pada pekan ini. Di Pasar Sukaramai, harga ayam potong berada di kisaran Rp 40 ribu hingg
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menargetkan pemasangan 10.000 kamera CCTV hingga ke tingkat lingkungan pada 2027. Pemasangan kamera pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa mengungkap kode kue yang digunakan untuk menyebut pemberian uang dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
HUKUM DAN KRIMINAL