'Ini Bukan Prestasi, Tapi Konsekuensi', Danyon Brimob Sumut Ungkap Alasan Pecat 10 Anggotanya
MEDAN Sebanyak 10 anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan p
PERISTIWA
JAKARTA –Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait kedatangan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa malam (17/9). Dalam kunjungan tersebut, Kaesang menjelaskan penggunaan jet pribadi yang ditumpanginya saat bepergian ke Amerika Serikat, yang disebutnya sebagai “nebeng” pesawat milik temannya.
Saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jokowi menegaskan prinsip kesetaraan di mata hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk putranya. “Saya kan sudah menyampaikan, semua warga negara sama di mata hukum ya. Itu aja,” ujar Jokowi singkat.
Kaesang, dalam klarifikasinya di Gedung ACLC KPK, menyatakan bahwa kedatangannya bukan karena panggilan resmi, melainkan sebagai inisiatif pribadi. “Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya,” papar Kaesang.
Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai perjalanan ke AS yang terjadi pada 18 Agustus lalu. Menurutnya, pesawat yang digunakan adalah milik seorang teman, dan ia hanya menumpang. Namun, Kaesang tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai identitas teman tersebut, meskipun KPK kemudian mengungkap bahwa teman Kaesang itu berinisial Y.
Kunjungan Kaesang ke KPK berangkat dari isu penggunaan jet pribadi yang menimbulkan perhatian publik. Meskipun menjelaskan situasi tersebut, sejumlah pihak masih mempertanyakan transparansi dalam proses ini, terutama terkait dengan siapa yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan pesawat dan kemungkinan implikasi hukum yang menyertainya.
Dalam konteks ini, Jokowi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten tanpa memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi dan proses hukum yang ada di Indonesia.
Dengan langkah Kaesang untuk mengklarifikasi isu ini, diharapkan akan mengurangi spekulasi dan memperjelas posisi hukum putra presiden di tengah perhatian media yang semakin meningkat. Sebagai tambahan, KPK menyatakan akan mendalami lebih lanjut informasi mengenai penggunaan jet pribadi tersebut, termasuk latar belakang dan pemiliknya, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.
Kaesang, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diharapkan dapat menyelesaikan isu ini dengan baik, agar tidak menambah beban bagi citra pemerintahan yang kini sedang berusaha keras memberantas korupsi di berbagai lini.
Seiring dengan pengawasan publik yang ketat, langkah-langkah yang diambil oleh Kaesang dan KPK akan menjadi sorotan, dan banyak yang berharap agar proses ini bisa berlangsung transparan dan akuntabel.
(N/014)
MEDAN Sebanyak 10 anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan p
PERISTIWA
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya saat membuka Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok P
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menilai kedekatan pemerintah dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah penting untuk menjaga keamanan
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan kepada para ulama, kiai dan santri atas kontribusi mereka dalam menjaga kemerd
NASIONAL
JAKARTA Komisi XI DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Keputusan tersebut diam
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memutar rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam pemeriksaan perkara banding terdakwa David Chandra terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN RSUD Drs. H. Amri Tambunan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil melaksanakan operasi coiling aneurisma perdana pada pas
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melind
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara memperketat pemantauan harga dan pasokan pangan setelah harga daging ayam ras
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 5.654 atlet telah terdaftar untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026. Ajang olahra
OLAHRAGA