Benarkah Yogyakarta Satu-satunya Provinsi di Indonesia yang Tidak Pernah Dijajah? Ini Penjelasan Sejarawan

YOGYAKARTA  -Sebuah konten video yang mengklaim bahwa Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak pernah dijajah sempat beredar di media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya Twitter), pada Minggu (19/1/2025). Klaim tersebut kemudian dibagikan ulang oleh banyak pengguna akun media sosial. Namun, apakah klaim ini benar adanya?

Dalam video tersebut, disebutkan bahwa Belanda berhubungan baik dengan Kesultanan Yogyakarta dan bahkan menganggapnya setara. Disebutkan juga bahwa perjanjian seperti Perjanjian Giyanti pada 1755 menetapkan Yogyakarta dan Surakarta sebagai kerajaan vasal yang tidak boleh dijajah. Namun, pernyataan ini kemudian dibantah oleh beberapa sejarawan.

Sejarawan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret (UNS), Susanto, menjelaskan bahwa klaim Yogyakarta tidak pernah dijajah oleh Belanda sebenarnya tidak tepat. Susanto menjelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru dibentuk setelah Indonesia merdeka, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang ditetapkan pada 3 Maret 1950. “Jadi, secara hukum, DIY belum pernah dijajah Belanda,” ujar Susanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Baca Juga:

• Warga Pohsanten dan Mendoyo Gelar Gotong Royong Bersihkan Sampah di Jembatan Penghubung
• Haji Uma Apresiasi Polres Bireuen Gagalkan 6,3 Kg Sabu: Bukti Komitmen Berantas Narkoba

Menurutnya, status Yogyakarta yang bergabung dengan Republik Indonesia setelah kemerdekaan berarti Yogyakarta tidak menjadi bagian dari wilayah yang dijajah oleh Belanda. Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman bergabung dengan NKRI pada 30 Oktober 1945, tetapi secara resmi baru tercatat pada 3 Maret 1950.

Selain itu, terkait Perjanjian Giyanti, Susanto menegaskan bahwa perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang mengatur agar Yogyakarta dan Surakarta tidak dijajah, melainkan merupakan pembagian wilayah Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Hadiri Syukuran Kembalinya Empat Pulau ke Wilayah Aceh: Harus Dikelola Serius
• Forum Ilmiah di Aceh Kritik Penyatuan Fungsi Penyidik-Penuntut dalam RKUHAP, Taqwaddin Husen: Apa Ada Motif Lain?

Sejarawan lain, Harto Juwono, juga membantah klaim tersebut dengan menjelaskan bahwa seluruh provinsi di Indonesia tidak pernah dijajah setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Harto menjelaskan bahwa meskipun ada perjanjian politik antara Belanda dan kerajaan-kerajaan Indonesia, seperti Kesultanan Yogyakarta, pada kenyataannya penjajahan tetap berlangsung dalam berbagai bentuk yang lebih halus.

Harto juga menambahkan bahwa meski Belanda dan Kesultanan Yogyakarta memiliki hubungan politik yang mirip dengan hubungan setara, kenyataannya Belanda masih memiliki kekuasaan yang dominan dalam berbagai aspek, seperti pemilihan pewaris takhta dan campur tangan dalam urusan kerajaan.

Terkait dengan klaim wilayah lain yang bebas dari penjajahan, Harto menyebutkan bahwa Kesultanan Aceh adalah wilayah yang paling menonjol karena tidak mau tunduk pada Belanda hingga tahun 1874, meskipun akhirnya pada tahun tersebut Aceh jatuh ke tangan Belanda setelah pertempuran sengit.

(N/014)

Warga Pohsanten dan Mendoyo Gelar Gotong Royong Bersihkan Sampah di Jembatan Penghubung

Haji Uma Apresiasi Polres Bireuen Gagalkan 6,3 Kg Sabu: Bukti Komitmen Berantas Narkoba

Gubernur Aceh Hadiri Syukuran Kembalinya Empat Pulau ke Wilayah Aceh: Harus Dikelola Serius

Forum Ilmiah di Aceh Kritik Penyatuan Fungsi Penyidik-Penuntut dalam RKUHAP, Taqwaddin Husen: Apa Ada Motif Lain?

Satgas Yonif 700/Wira Yudha Cakti Dirikan Tenda Pengungsian di Sinak, Papua Tengah: Wujud Nyata Kepedulian TNI untuk Rakyat

Satgas TNI Yonif 700/WYC Bangun Honai di Gome, Jalin Kemanunggalan dengan Warga Papua