Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pagi ini untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah isu yang melibatkan dirinya. Kaesang, yang hadir dengan mengenakan kemeja putih, didampingi oleh beberapa politikus PSI, termasuk Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
Juru bicara PSI, Isyana Bagoes Oka, mengonfirmasi kedatangan Kaesang dengan mengatakan, “Betul, Mas Ketum Kaesang saat ini sedang di kantor KPK. Secara proaktif, Mas Ketum hadir untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah hal, meski tidak diundang.” Namun, saat ditanya mengenai apakah kedatangan Kaesang terkait dengan polemik penggunaan jet pribadi, Isyana belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Polemik Jet Pribadi dan Keterkaitannya dengan KPK
Kedatangan Kaesang di KPK bertepatan dengan sorotan publik terkait dugaan penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, diduga menggunakan pesawat jet pribadi dengan nomor tail N588SE untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2024. Jet tersebut diketahui dimiliki oleh perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Kabar ini memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya fasilitas dari pengusaha untuk Kaesang, meski hingga kini pihak Kaesang dan keluarganya belum memberikan komentar resmi terkait isu tersebut.
Tanggapan KPK dan Proses Klarifikasi
Isu ini semakin menarik perhatian karena adanya keterkaitan dengan keluarga besar Kaesang. Presiden Joko Widodo, sebagai ayah Kaesang, serta kakaknya Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih sebagai Wakil Presiden dan merupakan mantan Wali Kota Solo, turut menambah intensitas perhatian publik. Selain itu, kakak ipar Kaesang, Bobby Nasution, adalah Wali Kota Medan.
Menanggapi polemik ini, KPK sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan melakukan klarifikasi terhadap Kaesang. Namun, langkah tersebut kemudian dibatalkan, dan KPK memilih untuk menelaah dua laporan yang telah diterima terkait Kaesang. KPK memutuskan untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, aturan suap atau gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa kewajiban pelaporan gratifikasi berlaku untuk penyelenggara negara. Dengan adanya dugaan keterlibatan fasilitas yang mungkin diberikan oleh pihak ketiga, KPK perlu memastikan apakah ada hubungan yang relevan dengan status keluarga Kaesang sebagai pejabat publik.
Tanggapan Publik dan Media Sosial
Sejak berita mengenai penggunaan jet pribadi Kaesang mencuat, akun media sosial PSI dan Kaesang sendiri banyak dibanjiri komentar dan pertanyaan dari publik. Namun, hingga saat ini, tidak ada respons resmi dari pihak PSI terkait isu tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh beberapa media sejak Kamis (22/8) lalu juga belum membuahkan hasil.
Sementara itu, masyarakat dan pengamat politik terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian, mengingat posisi Kaesang dalam PSI dan hubungannya dengan keluarga presiden. Klarifikasi di KPK ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menenangkan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat.
(N/014)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN