Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA -Kontroversi mengenai jumlah kementerian dalam kabinet yang akan dibentuk oleh calon Presiden Prabowo Subianto semakin memanas. Pernyataan terbaru dari berbagai pihak menunjukkan bahwa belum ada keputusan final mengenai jumlah kementerian yang akan ada dalam pemerintahan mendatang. Hal ini menimbulkan spekulasi dan kebingungan di kalangan politikus dan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan ketidakpastian tersebut ketika ditanya tentang informasi yang beredar. Cucun mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo. “Ya kan presidennya bukan Pak Bamsoet menurut saya ya, nanti kita tunggu Pak Prabowo seperti apa,” ujar Cucun di Gedung DPR RI pada Jumat (13/9/2024).
Menurut Cucun, keputusan akhir mengenai jumlah kementerian akan ditentukan pada saat rapat pembahasan anggaran di DPR RI. Ia menyebutkan bahwa informasi mengenai jumlah kementerian yang tersebar bisa jadi merupakan bocoran dan bukan keputusan resmi. “Kalau mungkin itu bocoran dari Pak Bamsoet. Kita juga akan nanti sesuai dengan apa hasil keputusan kami di Badan Anggaran bahwa prosesnya itu akan selalu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat,” jelas Cucun.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan definitif mengenai jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo. Menurut Dasco, pihaknya masih melakukan simulasi dan penyesuaian terkait jumlah kementerian serta nomenklaturnya. “Nah sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” kata Dasco.
Sebelumnya, pernyataan Ketua MPR RI sekaligus politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengundang perhatian publik. Bamsoet mengungkapkan bahwa kabarnya kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh sekitar 44 menteri, meningkat dari jumlah kementerian yang ada saat ini. “Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Spekulasi mengenai jumlah kementerian ini menimbulkan berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan apakah penambahan jumlah kementerian akan membawa efisiensi atau justru menambah birokrasi yang tidak perlu. Di sisi lain, keputusan mengenai jumlah kementerian ini dinilai penting untuk memastikan struktur pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan negara.
Dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda dari berbagai pihak, jelas bahwa proses pengembangan kabinet Prabowo masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian. Masyarakat dan politisi akan terus memantau perkembangan selanjutnya untuk mendapatkan kepastian mengenai komposisi kabinet yang akan datang.
(K/09)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL