JAKARTA -Hari ini menjadi momentum penting dalam proses penyelesaian sengketa Pilpres 2024, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyerahkan kesimpulan sidang kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa dokumen kesimpulan yang disampaikan akan berisi penegasan terkait pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut.
“Kami masih melakukan checking terakhir pada pagi ini. Pasti akan kami sampaikan kesimpulan pada hari ini,” ujar Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Menurut Bagja, ada dua isu besar yang ditujukan kepada Bawaslu dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Isu pertama adalah terkait pendaftaran calon wakil presiden (cawapres), dan isu kedua adalah mengenai pelanggaran serta masalah bansos yang juga menjadi sorotan dalam proses pemilihan tersebut.
“Dua isu besar tersebut sudah dijawab dalam proses sidang MK yang telah berlangsung,” tegas Bagja.
Lebih lanjut, Bagja menjelaskan bahwa naskah kesimpulan yang akan diserahkan juga akan memuat jawaban terkait isu-isu tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Ada yang mengatakan ‘Bawaslu tidak mengawasi’, namun kami telah menjawab hal tersebut dalam sidang kemarin dengan menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu baik dalam pencegahan maupun penindakan,” ungkap Bagja.
Dia juga menegaskan bahwa meskipun penindakan tidak tersentral di Bawaslu RI, namun banyak penindakan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu, yang kemudian didistribusikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan bagian dari sistem pengawasan yang terintegrasi untuk memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan jujur.
Kehadiran Bawaslu sebagai lembaga independen dalam pengawasan pemilu menjadi penting dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan. Publik menantikan dengan antusias hasil kesimpulan yang akan disampaikan kepada MK, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait sengketa Pilpres 2024.
(K/09)
ACEH TAMIANG Progres pembangunan 150 unit hunian tetap (Huntap) di atas lahan 7,5 hektare di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Andri Rahadian, melakukan ku
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Memasuki hari kedua bulan suci Ramadhan, suasana di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalung
EKONOMI
PURWAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob, Bri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Hampir dua bulan setelah hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan diumumkan, Wali Ko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Praktisi hukum sekaligus mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menekankan pentingnya penerapan
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN Di tengah rimbunnya belantara Kalimantan yang tengah bertransformasi menjadi ibu kota negara baru, sebuah narasi spiritual ya
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan alasan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang berada di
NASIONAL
MEDAN Polisi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah fantastis, dengan total barang bukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
