Perpres Transportasi Online Segera Terbit, Tarif Ojol Orang hingga Kirim Makanan Bakal Diatur
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA -Besok adalah momen penentuan bagi pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, karena tim hukum mereka bersiap untuk menyerahkan kesimpulan sidang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam suasana yang penuh ketegangan, tim hukum Ganjar-Mahfud yakin bahwa dalil permohonan yang mereka ajukan akan diterima oleh MK.
Ronny Talapessy, perwakilan tim hukum Ganjar-Mahfud, menegaskan kesiapan mereka dalam menyerahkan kesimpulan tersebut. “Materi kesimpulan kami tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” ungkap Ronny kepada wartawan.
Salah satu fokus tim hukum Ganjar-Mahfud adalah pencalonan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming, yang dinilai cacat prosedur. Ronny menyoroti pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dengan menerima pencalonan Gibran tanpa membuat PKPU baru. “Pencalonan Gibran sebenarnya cacat prosedur karena Gibran masih berusia 36 tahun, sedangkan PKPU mensyaratkan capres/cawapres minimal berusia 40 tahun,” jelas Ronny.
Selain itu, masalah dalam sistem Sirekap yang dijalankan KPU menjadi sorotan tim hukum Ganjar-Mahfud. Ronny juga menyebut adanya kaitan erat antara pembagian bantuan sosial (bansos) dengan gelaran Pilpres 2024. “Fakta persidangan dengan menghadirkan 4 menteri di MK benar-benar menunjukkan bahwa bansos erat kaitannya dengan pilpres,” tambah Ronny.
Tim hukum Ganjar-Mahfud juga mengungkit dugaan intervensi komisioner KPU terhadap KPU daerah, yang mereka anggap merugikan proses pemilu. Ronny yakin bahwa fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan menunjukkan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dan menyeret moral serta integritas mereka.
Dari segala fakta persidangan yang terungkap, tim hukum Ganjar-Mahfud optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan mereka. “Kami yakin bahwa permohonan dan dalil kami bahwa pilpres kali ini melanggar prinsip-prinsip luber, jujur, dan adil itu akan dikabulkan majelis hakim MK,” tegas Ronny.
Semua mata akan tertuju pada MK besok, di mana keputusan mereka akan menentukan arah politik dan masa depan bangsa.
(K/09)
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL
MEDAN Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Pesan itu disampaikan d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kot
PEMERINTAHAN