Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Dalam kancah politik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 menyimpan berbagai cerita menarik, terutama terkait dengan hilangnya dua partai politik dari Senayan. Detik demi detik, pergerakan politik mengungkapkan perubahan lanskap politik tanah air yang terus berubah.
Pada Pileg 2019, sembilan partai politik berhasil melepas tiket masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sukses. PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP menjadi bagian dari komposisi parlemen pada saat itu. Namun, tak semua partai mampu bertahan, terutama dengan ambang batas parlemen yang menjadi tantangan tersendiri.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah salah satu korban dari perubahan politik ini. Meskipun pada periode sebelumnya, yakni 2014-2019, Hanura berhasil menembus Senayan, namun pada Pileg 2019, partai tersebut gagal memperoleh cukup dukungan suara. Dengan hanya mendapatkan 2.161.507 suara atau 1,54 persen, Hanura harus mengakui kekalahan tersebut.
Tidak hanya Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga harus merasakan getirnya kegagalan. PPP, yang berdiri sejak 1973, harus mengakui bahwa suaranya tidak memenuhi ambang batas parlemen pada Pileg 2024. Kondisi ini cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat PPP merupakan salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang di panggung politik Indonesia.
Berdasarkan rekapitulasi final Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (20/3/2024), PPP hanya mampu meraih 5.878.777 suara atau 3,87% dari total suara sah nasional yang mencapai 151.796.630. Artinya, PPP tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan untuk lolos ke DPR sebesar 4%.
Kehilangan dua partai politik dari Senayan menjadi sorotan publik yang tak terhindarkan. Bagaimana perjalanan politik tanah air ke depan akan membawa perubahan yang lebih mendalam, serta bagaimana langkah kedua partai yang kalah ini merespon kekalahan mereka, menjadi tanda tanya besar yang memenuhi benak masyarakat. Yang pasti, perhelatan politik ini memberikan pembelajaran berharga bagi semua pihak tentang dinamika politik yang tidak bisa diprediksi secara pasti.
(AS)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL