JAKARTA – KPU RI menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur tidak akan menghambat proses tahapan pemungutan suara ulang (PSU) dan yakin bahwa proses tersebut akan tetap berjalan lancar.
Menurut Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin, anggota yang telah dinonaktifkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak akan mempengaruhi jalannya PSU. Afifuddin juga menjelaskan bahwa pemberhentian tetap para anggota PPLN tersebut akan diputuskan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengingat PPLN merupakan bagian dari badan Ad Hoc KPU.
Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa PSU harus dimulai kembali dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih karena adanya masalah dalam pendataan para pemilih di Kuala Lumpur.
Diketahui bahwa selama proses pendataan, hanya sekitar 12% dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Hal ini mengakibatkan pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) di Kuala Lumpur melonjak drastis hingga sekitar 50%, menandakan adanya masalah dalam proses pemutakhiran DPT.
KPU memutuskan untuk tidak menggunakan metode pos dalam PSU di Kuala Lumpur. PSU tersebut akan dilakukan dengan dua metode, yaitu metode KSK pada 9 Maret 2024 dan metode TPS pada 10 Maret 2024.
Sebelumnya, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka diduga terlibat dalam penambahan jumlah pemilih setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT).
(AS)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti perbedaan mencolok dalam perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menandatangani Perjanjia
Ekonomi
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kasus Kepala SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria, yang sempat
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (16/10/2
Politik
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pembentukan perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dan Mesir guna memperkuat
Ekonomi
MEDAN Mantan anggota Polda Sumatera Utara, Aiptu (Purn) Amori Bate&039e, kembali harus berhadapan dengan hukum. adsenseIa didakwa me
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BIN
Pemerintahan
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba meski masih menjalani hukuman di Rutan Salemba. Ia diduga terlibat dalam jaringa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (16/10). adsenseBerdasarkan
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mencetak rekor tertinggi baru. Pada pe
Ekonomi
