Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA –Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa program makan siang gratis akan segera dijalankan begitu Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, untuk mengklarifikasi isu yang menyebutkan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029.
Budisatrio menjelaskan bahwa pernyataannya tentang program makan siang gratis pada Desember 2023 lalu telah disalahartikan dan dipotong dari konteksnya. Dia menegaskan bahwa program tersebut merupakan program utama dari Prabowo-Gibran dan akan langsung dijalankan sejak awal mereka dilantik. Namun, pelaksanaannya akan bersifat bertahap dan prioritaskan daerah yang paling membutuhkan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan dengan skala prioritas, sehingga tidak semua 82,9 juta anak langsung menerima program tersebut pada tahun 2025. Daerah yang membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu, dan jumlah penerima akan terus ditambah setiap tahunnya. Target maksimal, yakni 82,9 juta anak menerima program makan siang dan susu gratis, diharapkan dapat tercapai pada tahun 2029.
Budisatrio juga menyatakan bahwa pihak TKN telah memantau informasi yang salah tersebut selama masa tenang kampanye, menduga bahwa hal tersebut merupakan bagian dari misinformasi yang disebarkan dengan sengaja. Dia menegaskan bahwa pernyataannya yang dipotong dari konteks telah dimunculkan kembali dengan tujuan yang tidak jelas.
Pernyataan Budisatrio ini menyoroti komitmen Prabowo-Gibran dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini juga mencerminkan pentingnya klarifikasi informasi dan transparansi dalam konteks kampanye politik.
(K/09)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL