Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA –Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa program makan siang gratis akan segera dijalankan begitu Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, untuk mengklarifikasi isu yang menyebutkan bahwa program tersebut baru akan terlaksana pada tahun 2029.
Budisatrio menjelaskan bahwa pernyataannya tentang program makan siang gratis pada Desember 2023 lalu telah disalahartikan dan dipotong dari konteksnya. Dia menegaskan bahwa program tersebut merupakan program utama dari Prabowo-Gibran dan akan langsung dijalankan sejak awal mereka dilantik. Namun, pelaksanaannya akan bersifat bertahap dan prioritaskan daerah yang paling membutuhkan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan dengan skala prioritas, sehingga tidak semua 82,9 juta anak langsung menerima program tersebut pada tahun 2025. Daerah yang membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu, dan jumlah penerima akan terus ditambah setiap tahunnya. Target maksimal, yakni 82,9 juta anak menerima program makan siang dan susu gratis, diharapkan dapat tercapai pada tahun 2029.
Budisatrio juga menyatakan bahwa pihak TKN telah memantau informasi yang salah tersebut selama masa tenang kampanye, menduga bahwa hal tersebut merupakan bagian dari misinformasi yang disebarkan dengan sengaja. Dia menegaskan bahwa pernyataannya yang dipotong dari konteks telah dimunculkan kembali dengan tujuan yang tidak jelas.
Pernyataan Budisatrio ini menyoroti komitmen Prabowo-Gibran dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini juga mencerminkan pentingnya klarifikasi informasi dan transparansi dalam konteks kampanye politik.
(K/09)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL