Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JOHOR BAHRU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan keberadaan 3.238 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. Dalam keterangan resminya, Bawaslu mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan tersebut. Bagian dari proses ini adalah meminta keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Johor Bahru untuk memahami lebih lanjut konteks dan keadaan terkait temuan tersebut.
Ketua Bawaslu, Bagja Hidayat, menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan adanya dua indikasi pelanggaran terkait temuan data ganda tersebut. Namun, Bagja juga menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan pelanggaran apa yang terjadi, terutama setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Panwaslu Johor Bahru.
Sebelumnya, Migrant CARE, sebuah lembaga advokasi hak migran, telah melaporkan temuan mereka terhadap dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Johor Bahru, Malaysia, kepada Bawaslu RI. Migrant CARE menyoroti keberadaan 3.238 pemilih dengan nama ganda yang terdaftar dalam DPTLN di Johor Bahru, Malaysia.
Wahyu Setiawan, salah satu anggota Bawaslu, turut memberikan komentar terkait temuan tersebut. Selain mengonfirmasi jumlah nama ganda yang dilaporkan, Wahyu juga menyinggung adanya data yang tidak wajar dalam DPT Johor Bahru. Wahyu menilai bahwa KPU tidak memiliki standar baku yang konsisten dalam penetapan data DPTLN di berbagai kota atau negara.
Dengan adanya laporan ini, Bawaslu RI menegaskan komitmennya untuk mengawasi proses pemilu secara cermat dan memastikan integritasnya terjaga. Proses investigasi yang sedang dilakukan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kebenaran temuan dan langkah apa yang perlu diambil selanjutnya untuk memperbaiki sistem dan memastikan keabsahan data pemilih dalam pemilu luar negeri.
(A/08)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL