Diduga Ada Pembiaran, Harga Sembako di Batu Bara Melambung Meski Diatur Undang-Undang
BATU BARA Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batu Bara semakin memicu kemarahan masyarakat. Harga beras, minyak goreng, hingga ga
EKONOMI
MEDAN –Proses pendaftaran calon Wali Kota Medan, Hidayatullah, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan, mengingat dinamika yang terjadi di menit-menit terakhir sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. PKS, partai politik yang mengusung Hidayatullah, pada awalnya mendukung duet Aulia Rachman-Hidayatullah. Namun, perubahan mendadak membuat Hidayatullah akhirnya mendaftar sebagai calon Wali Kota bersama wakilnya, Yasir Ridho.
Hidayatullah mengungkapkan perjalanan penuh liku yang dilaluinya hingga akhirnya resmi mendaftar sebagai calon Wali Kota Medan. Dalam pernyataannya, Hidayatullah menjelaskan, pada awalnya ia tidak mendaftar secara langsung ke PKS. “Pertama, saya memang tidak pernah mendaftar ke PKS, saya diminta, di awal, memang saya diminta, ketika ditanya siapnya untuk apa? Untuk Medan-1 gitu ya,” ujar Hidayatullah saat ditemui di Medan, Sabtu (31/8).
Namun, dalam prosesnya, Hidayatullah mengalami perubahan posisi dari Medan-1 menjadi calon wakil Wali Kota pada Medan-2 dalam duet dengan Aulia Rachman. “Tiba-tiba dalam prosesnya turun, saya itu ke Medan-2 ya (menjadi wakil Aulia). Sebagai kader saya terima,” katanya.
Kendati demikian, dinamika politik yang terjadi kemudian membuat PKS menarik dukungan dari Aulia Rachman dan memilih mendukung pasangan lain, Rico Waas-Zakiyuddin. “Tapi enggak tahu apa yang terjadi di struktur partai tiba-tiba ketika saya sudah pulang ke Jakarta ya. Selasa malam karena sudah clear ya PKS tidak mencalonkan, waktu itu keputusannya PKS tidak, (keputusannya) mendukung Rico Waas,” jelas Hidayatullah.
Situasi ini menjadi semakin rumit ketika Hidayatullah kembali dipanggil untuk standby di Medan. “Ternyata sampai Jakarta saya malah disuruh stand by lagi di Medan, itu Selasa malam. Rabu pagi saya balik lagi, ke Medan, lalu besoknya mendaftar,” ungkap Hidayatullah. Proses tersebut memuncak pada Kamis malam (29/8), ketika duet Hidayatullah-Yasir Ridho akhirnya resmi mendaftar ke KPU.
Sementara itu, Aulia Rachman yang awalnya diperkirakan akan maju sebagai calon wali kota, gagal melaju dalam kontestasi ini karena tidak memiliki partai pengusung. Dukungan dari PKS, Demokrat, dan PSI untuk Aulia Rachman ditarik, mengakibatkan kekosongan dukungan politik yang cukup signifikan.
Dengan perubahan dukungan yang cepat dan situasi yang tidak menentu ini, Hidayatullah kini resmi menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilkada Medan 2024. Ia bersama Yasir Ridho diharapkan dapat menghadapi tantangan politik dan bersaing dalam perhelatan demokrasi yang akan datang.
(N/014)
BATU BARA Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batu Bara semakin memicu kemarahan masyarakat. Harga beras, minyak goreng, hingga ga
EKONOMI
MEDAN Seorang pasien asal Medan, Mimi Maisyarah (48), diduga menjadi korban malapraktik di Rumah Sakit Muhammadiyah setelah rahimnya dis
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah masih menghadapi kendala dalam upaya pembebasan dua kapal milik PT Pertamina Int
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji nonsubsidi tidak akan memengaruhi ku
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memutuskan menaikkan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi hidup di tingkat produsen serta daging kerbau beku di ti
EKONOMI
MEDAN Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap dua pelaku begal yang menyerang seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), Brigjen (Purn) Raziman Tarigan, dilaporkan meninggal dunia ak
PERISTIWA
JAKARTA Rismon Sianipar membantah keterlibatannya dalam video viral yang menyebut adanya aliran dana Rp5 miliar dari mantan Wakil Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pola korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah memiliki kemiripan, yakni pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum menelaah secara rinci rencana pengenaan pajak baru, termasuk Pajak Pertam
EKONOMI