Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
DELI SERDANG -Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Deli Serdang, Rabu (16/4/2025).
Para demonstran yang datang menggunakan mobil pikap dan sepeda motor ini menuntut agar pihak Disdik segera menghentikan berbagai bentuk pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di sejumlah sekolah di wilayah Deli Serdang.
Ketua Umum AMPK, J Hutabarat, yang memimpin aksi, dalam orasinya mengungkapkan beberapa masalah terkait pungli di sekolah.
Di antaranya adalah biaya wisuda yang mencapai Rp1,2 juta per siswa di tingkat taman kanak-kanak, kutipan kelulusan di tingkat SD dan SMP, serta biaya masuk sekolah yang harus dibayar oleh orang tua murid.
Hutabarat juga menyoroti kewajiban pembelian simbol seragam sekolah senilai Rp60 ribu, serta baju olahraga dan seragam lainnya yang harus dibeli melalui pihak sekolah, yang diduga bekerja sama dengan vendor tertentu.
Selain itu, ia mengkritik pungutan infak harian sebesar Rp2.000 per siswa yang tidak dikembalikan setelah siswa tamat sekolah.
"Setelah siswa tamat sekolah, uang infak harian sebesar Rp2.000 itu tidak dikembalikan kepada orang tua murid. Kami juga menyoroti pemotongan Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, tetapi justru dimanfaatkan untuk proyek pengadaan buku yang terkesan hanya ganti kulit semata," ujar Hutabarat dalam orasinya.
AMPK juga mengungkap adanya dugaan pungutan uang dalam proses pengangkatan kepala sekolah, dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp30 juta hingga Rp80 juta.
Hutabarat menegaskan bahwa pungli di sekolah harus dihentikan, dan meminta agar sekolah tidak menjadi "ladang pungli" yang merugikan orang tua murid.
Aksi sempat memanas ketika Kasubbag Umum Dinas Pendidikan, Sri Hartati Sitompul, yang berada di balik pagar kantor, terus menyela orasi massa.
Insiden tersebut hampir memicu kericuhan, namun beruntung dapat diredakan oleh pihak kepolisian yang mengamankan jalannya aksi.
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL