Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA – Ratusan Guru Besar dan praktisi medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyuarakan kekhawatiran atas rencana pengaturan pendidikan profesi kedokteran yang dinilai terlalu politis.
Mereka menilai, kebijakan yang dikendalikan langsung oleh pejabat politik berpotensi merusak kualitas pendidikan dan membahayakan keselamatan pasien.
Aksi pernyataan sikap tersebut digelar di Kampus FKUI Salemba, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai salah satu simbol sejarah perjuangan akademisi dan mahasiswa di Indonesia.
Mutu Pendidikan Dipertaruhkan
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia (FSPMKI), dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS, mengatakan bahwa sistem pendidikan kedokteran tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.
"Ketika pendidikan profesi diatur oleh pejabat politik, seperti menteri, kita akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum berubah-ubah, sistem tak stabil. Jika ini diterapkan di bidang kedokteran, maka nyawa rakyat dipertaruhkan," ujar Roy dalam keterangannya.
Ia menyebut bahwa pendidikan kedokteran harus berada di bawah otoritas ilmiah dan profesional, bukan tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.
Suara dari Kampus Perjuangan
Kampus FKUI Salemba dikenal sebagai saksi sejarah berbagai pergerakan penting bangsa, mulai dari masa Boedi Oetomo, Malari, hingga Reformasi 1998.
Kini, kampus itu kembali menjadi tempat suara peringatan disuarakan.
Para guru besar yang hadir, termasuk beberapa yang sudah lanjut usia, menyatakan bahwa pendidikan tenaga medis menyangkut langsung keselamatan manusia.
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL