Guru Besar FKUI: Pendidikan Kedokteran Terancam Intervensi Politik

JAKARTA – Ratusan Guru Besar dan praktisi medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyuarakan kekhawatiran atas rencana pengaturan pendidikan profesi kedokteran yang dinilai terlalu politis.

Mereka menilai, kebijakan yang dikendalikan langsung oleh pejabat politik berpotensi merusak kualitas pendidikan dan membahayakan keselamatan pasien.

Aksi pernyataan sikap tersebut digelar di Kampus FKUI Salemba, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai salah satu simbol sejarah perjuangan akademisi dan mahasiswa di Indonesia.

Mutu Pendidikan Dipertaruhkan

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia (FSPMKI), dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS, mengatakan bahwa sistem pendidikan kedokteran tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.

"Ketika pendidikan profesi diatur oleh pejabat politik, seperti menteri, kita akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum berubah-ubah, sistem tak stabil. Jika ini diterapkan di bidang kedokteran, maka nyawa rakyat dipertaruhkan," ujar Roy dalam keterangannya.

Ia menyebut bahwa pendidikan kedokteran harus berada di bawah otoritas ilmiah dan profesional, bukan tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.

Suara dari Kampus Perjuangan

Kampus FKUI Salemba dikenal sebagai saksi sejarah berbagai pergerakan penting bangsa, mulai dari masa Boedi Oetomo, Malari, hingga Reformasi 1998.

Kini, kampus itu kembali menjadi tempat suara peringatan disuarakan.

Para guru besar yang hadir, termasuk beberapa yang sudah lanjut usia, menyatakan bahwa pendidikan tenaga medis menyangkut langsung keselamatan manusia.

Oleh karena itu, kualitas dan independensi pendidikan harus dijaga.

"Kami bersuara karena cinta pada tanah air dan rakyat Indonesia. Pendidikan kedokteran bukan proyek kekuasaan," kata salah satu guru besar yang turut hadir.

Momentum 27 Tahun Reformasi

Pernyataan sikap ini juga bertepatan dengan 27 tahun peringatan Reformasi 1998.

Para akademisi berharap agar pemerintah mendengar suara dari kalangan ilmuwan dan pendidik, serta tidak membawa pendidikan profesi ke dalam ranah politik praktis.

"Alarm bahaya ini harus didengar. Sebelum terlalu banyak yang jadi korban dari sistem yang tak sehat," pungkas Roy.*