Peradi SAI Usulkan Pembentukan Dewan Advokat Nasional untuk Perkuat Pengawasan Profesi di Indonesia
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
JAKARTA – Komnas HAM diminta mengajukan izin resmi ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta apabila ingin memeriksa empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, mengatakan kewenangan pemeriksaan terhadap para tersangka kini sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.
"Jika ada kepentingan terkait para terdakwa, dapat mengajukan surat tertulis kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta," ujar Endah, Senin (20/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, kewenangan tersebut beralih setelah Oditurat Militer II-07 melimpahkan berkas perkara beserta para tersangka ke pengadilan pada 16 April 2026.
Sejak 17 April 2026, kewenangan penahanan dan pemeriksaan berada di bawah hakim ketua yang menyidangkan perkara tersebut.
"Hakim ketua memiliki kewenangan penuh sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan," jelasnya.
Hingga saat ini, Komnas HAM disebut belum mengajukan permohonan resmi untuk memeriksa para tersangka ke pengadilan militer.
Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta akses kepada Puspom TNI untuk dapat bertemu dengan empat tersangka dalam kasus tersebut.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid, menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Puspom TNI.
"Kami meminta akses untuk bertemu dengan empat orang pelaku, dan saat ini masih dalam koordinasi dengan Puspom," ujar Pramono.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus penyiraman air keras tersebut agar proses hukum berjalan terbuka dan akuntabel.
"Ini bagian dari komitmen transparansi, termasuk memberi akses kepada Komnas HAM untuk bertemu para pelaku," pungkasnya.*
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi terhadap In
EKONOMI
WASHINGTON DC Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,4 hing
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagia
EKONOMI
JAKARTA Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan bahwa revisi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K
POLITIK
DELI SERDANG Satu unit mobil sedan berwarna hitam terjun ke dalam selokan di Jalan Balai Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Del
PERISTIWA
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dijuluki &039Sultan&039 Kemna
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Mandailing Natal (Madina), Fauzan Lubis, didakwa melakukan tindak pidana k
HUKUM DAN KRIMINAL