BTN Dukung Swasembada Papan 2045, Dorong Akses Hunian untuk MBR
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan dukungan terhadap gagasan besar Swasembada Papan 2045 yang dinilai sebaga
EKONOMI
JAKARTA -Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, akan segera hadir di berbagai daerah di Indonesia, memberikan akses pendidikan berkualitas yang setara dengan sekolah unggulan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memuliakan masyarakat miskin, termasuk memberikan mereka hak untuk memperoleh pendidikan bermutu.
Dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Kementerian Sosial (Kemensos), Gus Ipul mengungkapkan, "Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara dengan sekolah unggulan," ujarnya pada Rabu (21/5/2025).
Sekolah Rakyat berkonsep asrama dan tidak menggunakan seleksi akademik maupun tes IQ. "Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ.
Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah," lanjut Gus Ipul. Sekolah ini dirancang untuk menampung anak-anak yang tertinggal secara sosial-ekonomi, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah alternatif, melainkan sekolah unggulan yang dirancang untuk memberikan perhatian khusus pada potensi dan talenta anak. "Sapi jangan disuruh terbang. Anak kita harus dibimbing sesuai talenta," ujarnya, menyarankan pendekatan berbasis talent mapping daripada mengikuti kurikulum yang kaku.
Sekolah Rakyat juga menekankan pentingnya aspek kesehatan anak. Sebelum para siswa memasuki sekolah, kondisi kesehatan mereka akan diperiksa, dan apabila terdapat masalah kesehatan, seperti TBC, mereka akan dirawat terlebih dahulu. Gus Ipul menambahkan, "Kalau ada yang TBC, kita obati dulu. Kalau sembuh, baru bisa masuk. Tapi tidak kita tolak. Semua dibiayai negara 100 persen."
Tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2025, dengan 63 titik di seluruh Indonesia. Lokasi sekolah ini akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, serta Papua. "Setiap titik bisa menampung sekitar 40 rombongan belajar.
Saat ini kita mulai dari 63 titik rintisan," ujar Gus Ipul. Ke depannya, ditargetkan Sekolah Rakyat akan hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan total 240 titik.
Model pembelajaran di Sekolah Rakyat juga sangat fleksibel, dengan konsep 'multi entry-multi exit', yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan pembelajaran kapan saja setelah selesai satu modul.
"Kalau sudah selesai satu modul, boleh kerja dulu, lalu lanjut lagi. Tidak harus lulus dalam tiga tahun," tambah Gus Ipul. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi siswa untuk bekerja sambil belajar, dengan tujuan agar mereka siap hidup, tidak hanya pintar, tetapi juga siap berkontribusi dalam masyarakat.
Ke depan, selain fokus pada pendidikan, Sekolah Rakyat juga akan memberikan program pemberdayaan kepada orangtua siswa untuk mendukung kesejahteraan ekonomi mereka.*
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan dukungan terhadap gagasan besar Swasembada Papan 2045 yang dinilai sebaga
EKONOMI
BANDA ACEH SMAN 7 Banda Aceh menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional setelah berhasil memborong lima medali emas, tiga
PENDIDIKAN
TELUK PANJI Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang secara resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini t
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah diproyeksikan masih akan bertahan di kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam jangka pendek. Tek
EKONOMI
MEDAN PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah kembali normal 100 persen setelah sebelumnya t
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali menyinggung adanya praktik deep state atau negara dalam negara di lingkung
POLITIK
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meyakini Rancangan UndangUndang (RUU) Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi p
NASIONAL
KEBUMEN Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ikatan personalnya dengan Kabupaten Kebumen saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bu
NASIONAL