Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA -Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, akan segera hadir di berbagai daerah di Indonesia, memberikan akses pendidikan berkualitas yang setara dengan sekolah unggulan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memuliakan masyarakat miskin, termasuk memberikan mereka hak untuk memperoleh pendidikan bermutu.
Dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Kementerian Sosial (Kemensos), Gus Ipul mengungkapkan, "Presiden ingin memuliakan orang miskin. Mereka harus punya akses pada fasilitas pendidikan bermutu, setara dengan sekolah unggulan," ujarnya pada Rabu (21/5/2025).
Sekolah Rakyat berkonsep asrama dan tidak menggunakan seleksi akademik maupun tes IQ. "Yang sekolah di situ hanya anak-anak miskin ekstrem, tanpa seleksi akademik, tanpa tes IQ.
Yang penting, dia dari keluarga miskin dan mau sekolah," lanjut Gus Ipul. Sekolah ini dirancang untuk menampung anak-anak yang tertinggal secara sosial-ekonomi, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah sekolah alternatif, melainkan sekolah unggulan yang dirancang untuk memberikan perhatian khusus pada potensi dan talenta anak. "Sapi jangan disuruh terbang. Anak kita harus dibimbing sesuai talenta," ujarnya, menyarankan pendekatan berbasis talent mapping daripada mengikuti kurikulum yang kaku.
Sekolah Rakyat juga menekankan pentingnya aspek kesehatan anak. Sebelum para siswa memasuki sekolah, kondisi kesehatan mereka akan diperiksa, dan apabila terdapat masalah kesehatan, seperti TBC, mereka akan dirawat terlebih dahulu. Gus Ipul menambahkan, "Kalau ada yang TBC, kita obati dulu. Kalau sembuh, baru bisa masuk. Tapi tidak kita tolak. Semua dibiayai negara 100 persen."
Tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2025, dengan 63 titik di seluruh Indonesia. Lokasi sekolah ini akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, serta Papua. "Setiap titik bisa menampung sekitar 40 rombongan belajar.
Saat ini kita mulai dari 63 titik rintisan," ujar Gus Ipul. Ke depannya, ditargetkan Sekolah Rakyat akan hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan total 240 titik.
Model pembelajaran di Sekolah Rakyat juga sangat fleksibel, dengan konsep 'multi entry-multi exit', yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan pembelajaran kapan saja setelah selesai satu modul.
"Kalau sudah selesai satu modul, boleh kerja dulu, lalu lanjut lagi. Tidak harus lulus dalam tiga tahun," tambah Gus Ipul. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi siswa untuk bekerja sambil belajar, dengan tujuan agar mereka siap hidup, tidak hanya pintar, tetapi juga siap berkontribusi dalam masyarakat.
Ke depan, selain fokus pada pendidikan, Sekolah Rakyat juga akan memberikan program pemberdayaan kepada orangtua siswa untuk mendukung kesejahteraan ekonomi mereka.*
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN