Kasus Memanas! Pengacara JK Laporkan 5 Orang ke Polisi
JAKARTA Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan data Kementerian Pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola pilihan sekolah antara kelompok masyarakat menengah-atas dan menengah-bawah.
Menurutnya, kalangan mampu cenderung memilih sekolah swasta karena alasan kualitas, sementara masyarakat miskin justru terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta dengan fasilitas minim.
"Data kami menunjukkan bahwa anak-anak orang mampu, menengah ke atas, biasanya lebih suka menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena mencari fasilitas yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Itu data kami mengatakan seperti itu," ujar Fajar dalam seminar diskusi di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).
Sebaliknya, lanjut Fajar, kelompok masyarakat tidak mampu justru kerap kali masuk ke sekolah swasta yang berada di level menengah ke bawah, yang menurutnya kualitasnya masih sangat perlu didorong.
Fajar menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya memperbaiki ketimpangan ini, sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis secara bertahap di tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Kami ingin mengurangi kesan bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan itu terlalu bias kepada sekolah negeri. Justru kami ingin kebijakan pendidikan itu berkeadilan, baik buat sekolah negeri maupun swasta," jelasnya.
Menurutnya, potret pendidikan di Indonesia sangat beragam dan membutuhkan perlakuan yang berbeda, namun tetap dalam semangat keadilan.
"Oleh karena itu, memang treatment-nya harus berbeda, tapi semangatnya harus berkeadilan. Kami di kementerian punya semangat besar bagaimana bisa menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Semua itu ya swasta, ya negeri. Tidak boleh ada lagi diskriminasi atau kelas 2 atau kelas 1," tegasnya.
JAKARTA Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait temuan sejumlah t
NASIONAL
BATU BARA, SUMATERA UTARA Warga Kecamatan Talawi kini dilanda keresahan akibat sampah yang tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Hingga kini, belum ada keputusa
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, di Penang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana dalam pem
NASIONAL
SUMATERA UTARA PT Hakaaston (HKA) bersama PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mengintensifkan kegiatan operasi keselamatan berkendara di r
NASIONAL
MEDAN, SUMATERA UTARA Kabar gembira bagi para lulusan SMA/SMK/MA sederajat. Universitas AlAzhar Medan resmi membuka Penerimaan Mahasisw
PENDIDIKAN
JAKARTA Tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Mohamad Ilham Pradipta,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (T
EKONOMI