Wamendikdasmen: Orang Mampu Pilih Swasta karena Kualitas

JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan data Kementerian Pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola pilihan sekolah antara kelompok masyarakat menengah-atas dan menengah-bawah.

Menurutnya, kalangan mampu cenderung memilih sekolah swasta karena alasan kualitas, sementara masyarakat miskin justru terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta dengan fasilitas minim.

"Data kami menunjukkan bahwa anak-anak orang mampu, menengah ke atas, biasanya lebih suka menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena mencari fasilitas yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Itu data kami mengatakan seperti itu," ujar Fajar dalam seminar diskusi di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

Sebaliknya, lanjut Fajar, kelompok masyarakat tidak mampu justru kerap kali masuk ke sekolah swasta yang berada di level menengah ke bawah, yang menurutnya kualitasnya masih sangat perlu didorong.

Fajar menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya memperbaiki ketimpangan ini, sejalan dengan mandat Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis secara bertahap di tingkat SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Kami ingin mengurangi kesan bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan itu terlalu bias kepada sekolah negeri. Justru kami ingin kebijakan pendidikan itu berkeadilan, baik buat sekolah negeri maupun swasta," jelasnya.

Menurutnya, potret pendidikan di Indonesia sangat beragam dan membutuhkan perlakuan yang berbeda, namun tetap dalam semangat keadilan.

"Oleh karena itu, memang treatment-nya harus berbeda, tapi semangatnya harus berkeadilan. Kami di kementerian punya semangat besar bagaimana bisa menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Semua itu ya swasta, ya negeri. Tidak boleh ada lagi diskriminasi atau kelas 2 atau kelas 1," tegasnya.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal kewajiban pemerintah menjamin pendidikan SD-SMP negeri dan swasta gratis secara bertahap, Fajar memastikan pihaknya akan patuh dan mengikuti arah kebijakan tersebut.

"Tentu kami akan taat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana sudah dikatakan oleh Pak Menteri di banyak tempat, kita akan taat. Mengenai bagaimana mekanismenya, itu memang sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Putusan MK tersebut dinilai menjadi langkah penting menuju pemerataan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia, di tengah ketimpangan fasilitas dan persepsi publik terhadap sekolah negeri dan swasta.*

(kp/a008)