Gubsu Bobby Terapkan Sekolah 5 Hari di Sumut, Mendikdasmen: Itu Wewenang Daerah

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, dipastikan bakal menerapkan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SMA/SMK dan SLB mulai tahun ajaran baru 2025/2026.

Kebijakan ini mendapat respons dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang menegaskan bahwa kewenangan penentuan hari belajar berada di tangan pemerintah daerah.

"Inikan secara nasional yang ditetapkan itu adalah lama belajar dalam satu minggu," ujar Abdul Mu'ti saat menghadiri agenda pendidikan di Medan, Selasa (8/7/2025).

Abdul Mu'ti menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat hanya mengatur total durasi belajar dalam seminggu, bukan jumlah harinya.

Oleh karena itu, daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan sistem lima atau enam hari sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

"Ketentuan nasionalnya begitu, boleh lima hari, boleh enam hari, dan semuanya itu ada kewenangannya pada pemerintah daerah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa kebijakan sekolah lima hari memiliki berbagai manfaat.

Salah satunya adalah menekan angka kenakalan remaja, seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan aktivitas geng motor.

"Kita tahu tingkat kriminalitas cukup tinggi di Sumatera Utara. Ini salah satu komitmen Bapak Gubernur untuk menekan itu lewat sistem sekolah lima hari," kata Alexander.

Alexander juga menambahkan bahwa pelajar akan memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga karena Sabtu dan Minggu menjadi hari libur penuh.

"Selama ini peserta didik waktunya lebih lama di sekolah. Dengan lima hari sekolah, mereka bisa punya Sabtu dan Minggu untuk keluarga. Ini penting untuk pengawasan dan pola asuh anak yang lebih seimbang antara sekolah dan rumah," ujarnya.

Tak hanya soal pendidikan dan keluarga, sistem ini juga diyakini dapat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Menurut Alex, hari libur tambahan memberi kesempatan bagi keluarga untuk berwisata dan mendorong perputaran ekonomi.

"Kita tidak hanya memikirkan satu aspek saja. Ada manfaat di sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi. Ini kebijakan yang strategis," tutupnya.

Kebijakan sekolah lima hari di Sumatera Utara saat ini masih menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan DPRD yang meminta kajian mendalam sebelum implementasi menyeluruh dilakukan.

Namun demikian, Pemprov Sumut menyatakan siap menjalankan kebijakan tersebut mulai tahun ajaran ini.*

(d/a008)