Detik-detik Perahu Terbalik di Perairan Kukar: Tim Pertamina Gercep Selamatkan Warga Nyaris Tenggelam
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
JAKARTA — Pemerintah menargetkan pelaksanaan pendidikan dasar gratis, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2026.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Lalu Hadrian, program pendidikan dasar gratis tersebut akan berjalan secara bertahap menyesuaikan kondisi keuangan negara.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
"Targetnya mulai 2026, tapi pelaksanaannya bertahap karena menyesuaikan kondisi fiskal negara," ujar Lalu Hadrian.
Namun, pelaksanaan program ini tidak langsung mencakup seluruh sekolah swasta secara serentak karena terdapat berbagai klasifikasi sekolah yang harus dipertimbangkan.
Komisi X DPR saat ini masih menunggu data terkait titik pelaksanaan dan klasifikasi sekolah yang akan menerima program pendidikan dasar gratis tersebut.
"Harapannya, Dikdasmen segera mengirim data tersebut agar bisa kami kaji bersama," tambahnya.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian memproyeksikan program ini baru dapat direalisasikan secara penuh antara tahun 2027 hingga 2028.
Hal ini mengingat kebutuhan anggaran yang besar dan perlu dilakukan secara bertahap agar kualitas pendidikan tidak terabaikan.
"Paling cepat dimulai 2026, tapi realisasi penuh mungkin baru tercapai pada 2027-2028," jelasnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya agar tidak ada hambatan ekonomi bagi peserta didik.
KUTAI KARTANEGARA Seorang warga nyaris tenggelam setelah perahu ketinting yang ditumpanginya terbalik di perairan TM28 area GTS4, Kutai
PERISTIWA
DELI SERDANG DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyalurkan tali asih kepada 59 siswa yang terdampak dugaan gangguan kesehatan setelah meng
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan bekerja lebih agresif, terukur dan bero
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL