Kutipan SPP untuk Tunjangan Kepala Sekolah dan Guru, Komite Sekolah SMK 1 Badiri Desak Penghentian

TAPANULI TENGAH – Kebijakan pengutipan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp30 ribu per bulan di SMK Negeri 1 Badiri, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, menuai kritik dari Komite Sekolah.

Dana tersebut diduga digunakan sebagai tunjangan tambahan bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru – baik ASN maupun honorer.

Ketua Komite Sekolah, Edy S Hutauruk, menilai penggunaan dana itu tidak tepat dan bertentangan dengan semangat transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana pendidikan.

"Dalam laporan yang saya terima, dana SPP dari siswa yang jumlahnya sekitar 650 orang, ternyata hanya dipergunakan untuk menambah penghasilan guru dan kepala sekolah. Tidak ada satu pun poin yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan siswa," kata Edy kepada awak media di kediamannya, Senin (25/08/2025).

Diduga Langgar Permendikbud No. 75 Tahun 2016

Edy juga mengingatkan bahwa sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, setiap penggalangan dana dari orang tua/wali harus diawasi penggunaannya dan tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan formal.

"Sekolah negeri adalah milik pemerintah. Seharusnya gaji dan tunjangan guru serta kepala sekolah menjadi tanggung jawab negara, bukan orang tua siswa," tegas Edy.

Minta Dinas Pendidikan Tindak Tegas

Komite Sekolah meminta agar Dinas Pendidikan Provsu segera melakukan klarifikasi dan audit ke SMK Negeri 1 Badiri. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut.

"Kami berharap kutipan SPP ini segera dihentikan. Jika terus dibiarkan, maka sekolah-sekolah lain bisa ikut-ikutan, dan beban pendidikan justru akan semakin berat bagi orang tua," tambahnya.