Pemkot Medan Bentuk Kelompok Usaha Keluarga untuk Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Rumah Tangga
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan pembatasan kuota penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tahun 2025 dan 2026.
Langkah ini diambil guna menyesuaikan anggaran yang ada sekaligus mengarahkan beasiswa agar lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).
Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP, Sudarto, menjelaskan, pada 2025 jumlah pendaftar beasiswa LPDP mencapai 78.000 orang, namun yang dapat diterima hanya sekitar 4.000 awardee.Baca Juga:
"Seiring peningkatan pendaftar yang sangat tajam, kami terpaksa membatasi jumlah penerima agar pengelolaan dana dapat berjalan berkelanjutan," ujar Sudarto, Rabu (17/9).
Data historis menunjukkan tren peningkatan pendaftar, dari 33.396 orang pada 2023 dengan 9.358 orang lolos, menjadi 52.842 pendaftar pada 2024 dengan penerimaan menurun menjadi 8.592 orang.
Tahun ini, hingga akhir Agustus, pendaftar sudah mencapai 78.588 orang, dengan seleksi tahap pertama telah menghasilkan 1.492 orang yang lolos.
Pembatasan kuota ini bukan tanpa alasan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menegaskan, kebijakan ini bertujuan agar program beasiswa LPDP lebih terfokus pada bidang yang menjadi kebutuhan strategis nasional, khususnya STEM.
"Membatasi bukan berarti mengurangi, tapi menstrategiskan agar dana yang terbatas dapat digunakan secara efektif," ujarnya, Jumat (26/9).
Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa 80 persen kuota beasiswa LPDP akan dialokasikan untuk bidang STEM yang dibagi menjadi riset fundamental dan terapan.
"Sisanya akan mendukung pengembangan industrialisasi nasional," tambah Brian dalam pernyataannya, Senin (28/7).
Transformasi kebijakan ini juga dirancang agar beasiswa LPDP tidak hanya berfungsi sebagai akses pendidikan tinggi, tetapi menjadi instrumen penggerak pembangunan industri strategis nasional.
Brian mengusulkan lima pilar utama dalam reformulasi skema beasiswa berdasarkan Resource Orchestration Theory (ROT), meliputi penyesuaian bidang studi dengan industri prioritas, peningkatan penerima beasiswa dari perguruan tinggi kelas dunia, pengalokasian tematik, sinergi lulusan, dan pemanfaatan alumni untuk kontribusi ekonomi nasional hingga 2045.
Namun, pembatasan ini juga berdampak pada ketatnya persaingan seleksi.
Direktur Investasi LPDP Muhammad Oriza menuturkan bahwa passing grade atau ambang batas kelulusan semakin tinggi akibat lonjakan jumlah pendaftar.
"Passing grade berubah-ubah mengikuti jumlah penerima yang masih berjalan dan dana yang tersedia," jelasnya pada Jumat (4/7).
Oriza menambahkan, meskipun passing grade tinggi, kebijakan ini bukan soal efisiensi atau pengurangan dana, melainkan siklus pendanaan LPDP yang harus dijaga agar keberlanjutan beasiswa tetap terjamin.
Ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2027 pemerintah berencana meningkatkan kuota awardee apabila alokasi dana mendukung.
Dengan strategi baru ini, pemerintah berharap LPDP dapat berperan lebih optimal dalam mencetak sumber daya manusia unggul, terutama di bidang STEM, guna mendukung transformasi industri dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.*
(km/a008)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui DP3APMP2KB Kota Medan menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar
PEMERINTAHAN
MEDAN Manajemen PSMS Medan menyatakan siap ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28
OLAHRAGA
MEDAN Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon menyatakan pemerintah tengah menyiapkan lima lokasi relokasi untuk prog
PENDIDIKAN
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL