JAKARTA– Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat disiplin siswa dan tata kelola kehidupan asrama di Sekolah Rakyat.
Pertemuan berlangsung di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025), sebagai bagian dari upaya memperjelas peran TNI dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi antara Kemensos dan TNI.Baca Juga:
"Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalankan perintah Presiden. Program prioritas beliau harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Butuh sinergi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri," ujar Agus Jabo, didampingi jajaran pejabat Kemensos dan perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa anak-anak di Sekolah Rakyat minimal harus memiliki tiga hal, menurut Agus Jabo kemampuan ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan, keagamaan dan sosial, serta keterampilan.
Kerja sama dengan TNI diharapkan dapat membentuk karakter siswa, terutama karena mereka berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu dan menjalani kehidupan asrama.
Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma, Perwira Ahli Kasad Bidang Ideologi, menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung pengelolaan Sekolah Rakyat.
"Kami terbiasa dengan kehidupan asrama dan pembentukan karakter. Kami siap mendukung dengan menugaskan prajurit yang berperan sebagai pamong di Sekolah Rakyat," ujar Tedja.
TNI juga akan menyusun panduan mekanisme peran prajurit, termasuk dalam pengelolaan disiplin dan kegiatan asrama.
Kepala Pusdiklatbangprof Hasim menyampaikan bahwa kolaborasi Kemensos dan TNI telah berjalan sebelumnya melalui pelatihan dan retreat untuk menanamkan kedisiplinan siswa.
"Kami berharap kerja sama ini bisa diformalkan agar lebih terarah dan berkelanjutan," kata Hasim.
Inspektur Jenderal Dody Sukmono menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat untuk memperjelas peran TNI dalam program tersebut.
"Penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama menjadi penting agar pelaksanaannya terarah dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Abdul Muis menuturkan bahwa Kemensos tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sekolah Rakyat, yang akan menjadi dasar hukum kolaborasi antar lembaga termasuk TNI.
Selama menunggu Perpres rampung, kedua pihak sepakat memulai langkah awal kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar operasional.
Agus Jabo menegaskan bahwa hasil audiensi akan segera disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk ditindaklanjuti.
"Kami berharap proses ini dapat berlangsung cepat, sehingga Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dengan dukungan penuh TNI dalam membina karakter siswa," tutup Agus Jabo.*
(kp/M/006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
